Komisi IV DPR Sentil Penyaluran Bansos Pangan Masih di Angka 4,54 Persen
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyentil minimnya realisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) pangan berupa 20 kg beras kualitas medium dan 4 liter minyak goreng kemasan periode Oktober dan November. Apalagi, penyaluran Bansos tersebut baru diangka 4,54 persen per tanggal 24 November 2025.
Ini disampaikan Alex usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia (Bakarantin), Senin, 24 November 2025. Rapat itu beragendakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025 dan rencana program dan kegiatan tahun 2026.
"Jika laporan penyalurannya baru 4,54 persen, artinya program ini nyaris tak dikerjakan. Ini sekaligus mengartikan, tujuan utama program ini digagas 'menjaga daya beli masyarakat', jadi gagal diwujudkan," kata Alex dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 25 November 2025.
Bansos Pangan ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP), yakni sebanyak 18,8 juta keluarga. PBP ini tak dipungut biaya apapun.
Program ini berbeda dengan bantuan sosial lain seperti PKH (Program Keluarga Harapan) atau BLT. Sebab, fokusnya pada penyaluran bahan pangan fisik, bukan uang tunai.
"Alokasi anggaran untuk program Bansos Pangan ini mencapai angka Rp6,5 triliun dengan cakupan seluruh provinsi di Indonesia. Anggaran ini cukup berdampak signifikan dalam kerangka menjaga daya beli masyarakat sebagaimana tujuan Bansos Pangan ini," kata dia.
Pada kesempatan itu juga, Legislator dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini mewanti-wanti lembaga yang ditugasi negara dalam menyalurkan berbagai jenis bantuan pada era ekonomi global yang terus bergejolak untuk fokus pada tujuan program digagas.
"Penyaluran bantuan, bukan hanya soal angka, tetapi soal psikologis masyarakat yang menunggu bantuan yang tak kunjung dating," kata dia.
Bagi Ketua PDIP Sumatra Barat itu, pemerintah tidak mengalami kendala yang signifikan dalam penyaluran beras dan minyak tersebut. Terlebih, stok beras tersedia sangat melimpah di gudang-dugang Bulog se-nusantara. Begitupun dengan minyak goreng yang tidak alami kelangkaan.
"Saya mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik. Saat negara memutuskan memberi bantuan, berarti pemerintah sudah membaca kebutuhan masyarakat dan wajib memastikan penyaluran bantuan tepat waktu," tegasnya.
Bansos Pangan ini diluncurkan pertama kali pada Juli 2025, sebagai respons terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Walaupun masiih menyasar kelompok MBR, Bansos Pangan ini tidak bisa diterima semua masyarakat. Ada kriteria ketat yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Di mana kriteria utama penerima dari status ekonomi merupakan kelompok masyarakat yang termasuk desil 1 hingga 4 40 persen kelompok ekonomi paling bawah), keluarga miskin dan rentan, penghasilan di bawah garis kemiskinan regional serta tidak memiliki aset berlebih.
Kemudian, terdaftar dalam DTKS/DTSEN, tidak menerima gaji tetap serta kondisi rumah dan asset dengan ciri-ciri, kondisinya sederhana, tidak memiliki kendaraan bermotor tahun baru, tidak memiliki usaha besar dan tidak memiliki tabungan/investasi signifikan.
Untuk program Bansos Pangan ini, pemerintah memberikan prioritas khusus kepada keluarga Lansia (di atas 60 tahun), keluarga dengan disabilitas, ibu hamil dan menyusui, anak stunting atau gizi buruk serta keluarga dengan banyak tanggungan (lebih dari 4 anak).
