Komisi IX DPR Soroti Temuan BPOM Terkait Produk Jamu yang Mengandung BKO

Laporan: Galuh Ratnatika
Selasa, 25 November 2025 | 11:01 WIB
BPOM menindak pabrik obat tradisional ilegal di wilayah Banyuwangi sebagai respons atas laporan masyarakat terkait pabrik jamu ilegal. (SinPo.id/Dok. BPOM)
BPOM menindak pabrik obat tradisional ilegal di wilayah Banyuwangi sebagai respons atas laporan masyarakat terkait pabrik jamu ilegal. (SinPo.id/Dok. BPOM)

SinPo.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyoroti temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait sejumlah produk jamu asam urat yang mengandung bahan kimia obat (BKO) berbahaya.

Menurutnya, temuan tersebut menjadi peringatan agar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat semakin memperkuat komitmen terhadap keamanan obat tradisional.

“Temuan BPOM ini harus menjadi alarm bersama. Jamu seharusnya menjadi produk alami dan aman, namun jika dicampur bahan kimia obat secara ilegal justru dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” kata Netty, dalam keterangan persnya, dikutip Selasa, 25 November 2025.

Pihaknya juga meminta agar upaya penegakan hukum terus ditingkatkan, terutama terhadap produsen yang secara sengaja mencampur jamu dengan obat-obatan keras yang hanya boleh diberikan melalui resep tenaga medis.

“Produsen nakal yang mencampur jamu dengan BKO harus ditindak tegas. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi menyangkut keselamatan rakyat,” tegasnya.

Terlebih, kata Netty, penggunaan jamu yang mengandung BKO tanpa pengawasan medis berpotensi menyebabkan efek samping berat, mulai dari kerusakan ginjal dan hati, gangguan hormon, hingga infeksi serius.

“Masyarakat perlu tahu bahwa efek instan bukan berarti aman. Jamu yang terasa langsung ‘manjur’ justru harus dicurigai karena bisa saja mengandung bahan kimia obat,” tuturnya.

Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih jamu, terutama di tengah maraknya produk herbal yang dijual bebas secara online maupun di pasar tradisional.

Namun, Netty juga meminta pemerintah untuk terus mendukung industri jamu yang legal dan memenuhi standar keamanan, dan mengajak pemerintah daerah, platform e-commerce, pelaku usaha, dan masyarakat bekerja bersama memperkuat ekosistem pengawasan obat tradisional.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI