Rapat dengan Ditjen Imigrasi, Sugiat Minta Seleksi SDUWHV Lebih Objektif
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta agar Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melakukan seleksi yang lebih objektif dalam mengeluarkan Surat Dukungan untuk Working and Holiday Visa (SDUWHV).
Demikian disampaikan Sugiat dalam rapat kerja bersama Ditjen Imigrasi beragendakan pembahasan pelayanan keimigrasian, khususnya terkait polemik SDUWHV. Penyeleksian secara objektif penting agar data yang diperoleh akurat.
"Kenapa tidak kita melakukan seleksi yang lebih objektif? Misalnya, dengan sistem IT dan sistem manual supaya kita dapat data yang sesungguhnya," kata Sugiat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 24 November 2025.
Sugiat mengingatkan agar Ditjen Imigrasi sungguh-sungguh dalam menyaring anak muda yang ingin kuliah sambil bekerja di luar negeri. Jangan sampai, visa untuk kuliah sambil bekerja itu diberikan kepada orang-orang yang tidak berkompeten.
"Seleksi harus objektif agar 5.500 yang berangkat ini memang duta besar-duta besar terbaik, anak muda Indonesia yang punya kemampuan bahasa, punya kemampuan keterampilan, punya kemampuan bersosial, itu bisa menaikkan citra Indonesia," kata dia.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini mencontohkan proses seleksi calon mahasiswa di berbagai perguruan tinggi yang berjalan dengan baik. Bahkan, kuota yang disiapkan perguruan tinggi tersebut jauh lebih besar dari jumlah yang akan diberangkatkan Ditjen Imigrasi.
"Seleksi perguruan tinggi itu kan bukan hanya 5.500 kuotanya Pak Dirjen, jauh lebih banyak dari itu kuotanya," katanya.
Wakil Rakyat dari Dapil Sumatra Utara (Sumut) III itu juga mendukung bila para calon peserta harus lebih dulu menjalani tes akademik sebelum mendapatkan Surat Dukungan SDUWHV tersebut. Sehingga, anak bangsa yang diberangkatkan ke luar negeri itu bukan hanya mereka yang lebih cepat dalam mengakses data pendaftaran di situs.
"Jangan-jangan di sana pun dia enggak tahu apa-apa, linglung, karena sor-soran saja diajak kawannya, rupanya karena kecepatan yang cepat dia meng-input datanya ke sistem, dia yang lolos kan enggak fair juga kan," kata dia.
"Saya pikir ke depannya seperti itu. Kalau memang ada peluang, bahwa Indonesia sebagai sebuah negara untuk melakukan seleksi yang jauh lebih objektif dan itu bisa kita pertanggungjawabkan sebagai negara," tegas Sugiat.
Sebelumnya, perwakilan gerakan DEMOSDUWHV mengadu ke Komisi XIII DPR RI karena tidak bisa mengakses situs sduwhv.imigrasi.go.id. Mereka bahkan menyampaikan langsung dugaan adanya kongkalingkong di Ditjen Imigrasi dalam mengeluarkan SDUWHV.
Pengajuan SDUWHV 2025 awalnya memang dijadwalkan dibuka pada Rabu, 15 Oktober 2025 melalui situs sduwhv.imigrasi.go.id dengan kuota 5.500. Namun, pendaftaran hari itu dihentikan dan dilanjutkan pada Jumat, 17 Oktober 2025 karena gangguan teknis.
