Jelang Libur Nataru, Menhub Prioritaskan Disiplin dan Anti Pungli
SinPo.id - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen memperketat disiplin dan integritas layanan transportasi menjelang puncak pergerakan masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Pemerintah, kata dia, memfokuskan pengawasan pada terminal dan sektor transportasi darat yang selama ini rawan pungutan liar.
“Kami mengutamakan penegakan disiplin dalam pelayanan publik, khususnya pada terminal dan sektor perhubungan darat, pelayanan berintegritas dan pencegahan pungli,” ujar Dudy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 23 November 2025.
Adapun pernyataan itu Dudy sampaikan usai bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk merampungkan koordinasi nasional terkait penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru. Dudy mengatakan persiapan dilakukan secara lintas kementerian agar potensi lonjakan penumpang dapat diantisipasi lebih awal.
“Harapannya pelaksanaan Natal dan tahun baru ini berjalan dengan lancar dan aman,” ungkapnya.
Dudy menjelaskan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri akan memperkuat kolaborasi dalam sejumlah sektor strategis, mulai dari keselamatan transportasi, integrasi angkutan publik daerah, hingga penanganan kemacetan berbasis transit-oriented development (TOD).
Dia juga menyinggung pentingnya pengawasan ASN di daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan transportasi.
Menurut dia, ada beberapa faktor yang berpotensi memicu lonjakan mobilitas akhir tahun ini. Libur Natal dan Tahun Baru yang beririsan dengan akhir pekan serta adanya cuti bersama membuat ruang bepergian masyarakat lebih fleksibel.
"Karena itu, pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghindari penumpukan di jalur-jalur utama," kata Dudy.
Lebih lanjut, Dudy menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto turut menjadi dasar peluncuran program stimulus perjalanan akhir tahun melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri.
Selain itu, lanjutnya, Kemenhub tengah menyelesaikan SKB mengenai pembatasan angkutan barang selama periode Natal dan Tahun Baru guna menjaga kelancaran pergerakan masyarakat.
“Selanjutnya, kami juga sedang finalisasi SKB Kebijakan Pembatasan Angkutan Barang Selama Periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 untuk memastikan kelancaran pergerakan masyarakat,” tandasnya.
