GKR Hemas Soroti Koordinasi DPD–DPR dan Tantangan Pemekaran Daerah
SinPo.id - Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menyoroti masih adanya kendala koordinasi antara DPD dan DPR dalam proses legislasi. Termasuk, pembahasan usulan undang-undang dan agenda rapat bersama.
Demikian disampaikan GKR Hemas dalam acara Press Gathering KWP dan DPD RI, di Aryaduta, Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam, 22 November 2025.
GKR Hemas mengatakan bahwa sebelum produk legislasi DPD dibahas dengan DPR, seluruh rancangan biasanya sudah disiapkan. Namun, jadwal rapat gabungan sering kali membuat anggota DPD kesulitan hadir tepat waktu.
"Bukankah undang-undang itu setelah hasil produk undang-undang yang dibikin oleh anggota DPD kita sebelum kita masukkan kepada DPR itu semua ditutup dulu dirancang undang-undang. Hanya yang kita sering terkejut adalah kalau DPR membuat rapat bersama itu kadang-kadang kita tidak siap, kadang-kadang kami sudah berada di luar, jadi ada yang terpilih-mirip pulang ke Jakarta untuk tempat dengan DPR," kata GKR Hemas.
Meski demikian, GKR Hemas mengapresiasi sikap DPR yang kini lebih terbuka terhadap diskusi dan masukan dari DPD.
"Alhamdulillah sekarang DPR juga sudah memberikan topi kepada kita untuk berdiskusi termasuk memberikan masukan, itu luar biasa. Ada di sini yang sekarang ini tidak punya satu kesan dari DPR bahwa mereka mampu untuk bisa memberikan penjelasan dan juga bisa membuat apa tulisan-tulisan yang harus disampaikan kepada DPD," ucapnya.
Pemekaran Daerah Jadi Isu Berat
GKR Hemas juga menyinggung persoalan daerah otonomi baru (DOB) yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Menurutnya, banyak anggota DPD yang mengusulkan agar pembahasan DOB segera dilakukan, namun proses tersebut harus tetap berkolaborasi dengan pemerintah dan DPR.
"Untuk pemekaran daerah itu tidak mudah untuk diloloskan. Jadi inilah yang menjadi sesuatu yang paling berat," katanya.
Dia juga memuji meningkatnya kapasitas anggota DPD, khususnya dari generasi muda, yang dinilai aktif dan kreatif dalam pembahasan berbagai isu daerah.
"Alhamdulillah sekarang teman-teman di DPD ini kemudian kapasitasnya cukup untuk menjadi anggota dewan generasi muda yang aktif dan kreatif sehingga katanya kami sebagai bisnisnya juga kewalahan untuk mengikuti kemauan," ujarnya.
GKR Hemas memberi contoh persoalan lain ketika DPD mengundang kementerian, namun pejabat terkait tidak hadir.
"Kalau misalnya kita memegang menteri, menterinya enggak datang. Saya bilang kalau pesannya enggak datang jangan-jangan kita sekali dua kali pemberiannya belum bisa datang, ya sudah kita yang bersama pacar negerinya salam buat kami DPD," tegasnya.
GKR Hemas menekankan kebutuhan anggota DPD terkait persoalan daerah harus dipenuhi secara cepat dan tepat karena bersinggungan langsung dengan aspirasi masyarakat. Dia juga mendorong penguatan komunikasi antara DPD, pemerintah daerah, dan kementerian.
"Kebutuhan daripada anggota DPD ini dengan urusan daerah itu sangat harus tepat untuk bisa diandalkan," ucapnya.
