DKI Raih Predikat Terbaik Nasional dalam Indonesia’s SDGs Action Awards 2025
SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih predikat Terbaik Pertama untuk kategori Pemerintah Daerah Provinsi dalam ajang Indonesia’s SDGs Action Awards 2025. Penghargaan ini diberikan di Gedung Utama Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 19 November 2025.
Adapun DKI mengungguli Sulawesi Selatan yang berada di posisi kedua dan DI Yogyakarta di posisi ketiga. Penilaian diberikan atas konsistensi Jakarta mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui program kebijakan yang dinilai inovatif dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran, mitra, serta masyarakat Jakarta yang terus mendukung langkah kolaboratif membangun Jakarta lebih maju dan berdaya saing,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, usai menerima penghargaan.
Rano menjelaskan, berbagai program unggulan Pemprov DKI sejalan dengan prioritas RPJMN 2025–2029, terutama terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ditujukan bagi pelajar, balita, santri, serta ibu hamil dan menyusui," ungkapnya.
Menurut Rano, visi Jakarta sebagai kota global yang berkeadilan dan berkelanjutan selaras dengan prinsip SDGs. Untuk menjaga konsistensinya, kata dia, Pemprov DKI membentuk Tim Koordinasi SDGs yang dipimpin Gubernur Pramono Anung dan melibatkan berbagai unsur mulai dari perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, hingga komunitas masyarakat.
"Hingga 2024, Jakarta memenuhi 77 dari 118 indikator SDGs. Salah satu kontribusi terbesar berasal dari kebijakan penguatan ketahanan pangan melalui program pangan bersubsidi, yang menyasar kelompok rentan," ujar Rano.
Dia menyampaikan, berdasarkan data Susenas BPS 2024 menunjukkan kelompok ini masih mengalokasikan 30–45 persen pendapatannya untuk kebutuhan pangan.
Rano juga menjelaskan, kebijakan pangan murah itu berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pangan Murah Bersubsidi. Dengan aturan tersebut, lanjutnya, harga paket pangan esensial dapat dipertahankan sekitar Rp 126 ribu sejak 2017 hingga 2025, atau 40–50 persen lebih murah dibandingkan harga pasar.
“Program ini juga menjadi strategi Pemprov DKI untuk menekan angka stunting dan malnutrisi di Jakarta,” ujar Rano.
Adapun pada 2025, penerima manfaat pangan bersubsidi mencapai 992.497 orang. Jumlah terbesar berasal dari peserta KJP Plus sebanyak 671.573 orang dan lansia 154.175 orang. Total terdapat sembilan kategori penerima, termasuk penyandang disabilitas, pekerja berpenghasilan rendah, penghuni rusun, guru non-PNS, serta kader PKK.
"Pendataan dilakukan bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) dan Bank Jakarta," imbuhnya.
Menurutnya, program pangan bersubsidi itu juga terintegrasi dengan MBG sehingga membentuk ekosistem perlindungan gizi dari sekolah hingga keluarga.
Rano menegaskan penghargaan nasional tersebut menjadi pemicu bagi Jakarta untuk terus mengejar target SDGs, terutama dalam pengentasan kemiskinan, penanganan kelaparan, peningkatan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan.
“Penghargaan ini bukan akhir, melainkan dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjadikan SDGs sebagai peta jalan pembangunan Jakarta,” tandasnya.
