Komisi VII DPR RI Desak Kemandirian Finansial Desa Wisata
SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI Athari Gauthi Ardi menegaskan perlunya strategi khusus untuk mendorong desa wisata menjadi lebih mandiri secara finansial tanpa bergantung terus-menerus pada alokasi APBN dan APBD. Ia menyoroti banyak desa wisata mengalami stagnasi setelah pendampingan pemerintah berakhir maupun setelah euforia Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) mereda.
“Saya lihat desa wisata itu rentan mengalami stagnasi setelah adanya program pendampingan dan ADWI berakhir. Jadi setelah ada event ini, biasanya desa wisatanya stagnan, gitu-gitu aja,” ujar Athari dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin 17 November 2025
Pokdarwis Sulit Akses Pembiayaan
Athari juga menyoroti persoalan fundamental terkait akses pembiayaan bagi kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Banyak di antaranya kesulitan memperoleh dukungan perbankan karena dianggap tidak bankable.
Menurut Athari, hambatan yang dialami Pokdarwis meliputi kurangnya agunan, laporan keuangan yang tidak terstruktur, hingga status legalitas yang belum jelas. Ia meminta Kemenparekraf memperluas koordinasi lintas kementerian untuk membuka skema pembiayaan yang lebih inklusif bagi pelaku pariwisata lokal.
UMKM Pariwisata Tertinggal dalam Pemanfaatan Digital dan AI
Athari juga menyoroti kemampuan UMKM pariwisata yang masih rendah dalam memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). Menurutnya, kesenjangan digital masih sangat besar, padahal kebutuhan industri sudah bergerak ke arah digitalisasi.
“Di sini masih banyak UMKM dan pengelola wisata yang nggak punya perangkat memadai, keterbatasan biaya, keterbatasan pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi AI dan digital,” ujarnya.
Politisi Fraksi PAN itu mengatakan bahwa banyak UMKM telah mampu mengirim produk ke luar negeri, tetapi pemasaran domestik masih tertinggal akibat keterbatasan literasi digital.
Dorong Kolaborasi dengan Influencer & Pemanfaatan AI yang Terjangkau
Untuk memperluas jangkauan pemasaran, Athari mendorong UMKM pariwisata bekerja sama dengan influencer lokal. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan AI sebagai alat pendukung operasional, mulai dari analisis pelanggan, personalisasi layanan, hingga efisiensi manajemen bisnis.
Namun masalah biaya masih menjadi kendala utama.
“Mereka (UMKM) terkadang merasa investasinya agak mahal untuk bidang AI ini. Jadi mereka sulit memenuhi kebutuhannya, apalagi untuk UMKM kecil,” ungkapnya.
Minta Kemenparekraf Gandeng Perusahaan Teknologi
Untuk menjawab tantangan tersebut, Athari mendorong Kemenparekraf memperluas kolaborasi multisektoral dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, hingga perusahaan teknologi besar guna menyediakan solusi digital, pelatihan AI, cloud computing, dan sistem digital lainnya.
Di akhir penyampaiannya, Athari memberikan apresiasi kepada Kemenparekraf.
“Selamat sekali lagi atas kinerjanya, Insyaallah pariwisata kita akan membaik ke depannya,” tutupnya.
