Legislator PAN Dorong Kemandirian Desa Wisata Agar Tak Bergantung pada APBN dan APBD
SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI Athari Gauthi Ardi, menegaskan perlunya strategi khusus dalam rangka mendorong kemandirian finansial desa wisata agar tidak terus bergantung pada APBN dan APBD.
Ia menilai, banyak desa wisata mengalami stagnasi setelah pendampingan selesai ataupun setelah euforia Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) mereda.
“Saya lihat desa wisata itu rentan mengalami stagnasi setelah adanya program pendampingan dan ADWI berakhir. Jadi setelah ada event ini, (biasanya) desa wisatanya stagnan, gitu-gitu aja,” kata Athari, dalam keterangan persnya, Selasa, 18 Maret 2025.
Legislator PAN itu pun menyoroti persoalan mendasar, terutama terkait kesulitan akses pembiayaan yang dialami kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pasalnya, banyak Pokdarwis ditolak perbankan karena dianggap tidak bankable.
Sehingga mereka seringkali kesulitan mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena dianggap minim agunan, tidak memiliki laporan keuangan yang terstruktur, dan status legalitas yang belum jelas.
Selain itu, kata Athari, masih terdapat kesenjangan besar antara kebutuhan industri pariwisata yang semakin digital dan kemampuan talenta UMKM yang belum mampu mengikuti perkembangan atau memanfaatkan teknologi digital.
“Di sini masih banyak UMKM dan juga pengelola wisata yang kadang nggak punya perangkat yang memadai, keterbatasan biaya, keterbatasan pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi AI dan digital,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong keterlibatan pelaku UMKM dengan para influencer lokal untuk lebih memaksimalkan pemasaran dengan menggunakan teknologi AI sebagai alat analisis pelanggan, personalisasi layanan, hingga manajemen operasional yang lebih efisien.
