Legislator PDIP Soroti Penambahan Anggaran Daya Tahan Tubuh yang Diajukan Menhub
SinPo.id - Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menyoroti munculnya dana untuk penambah daya tahan tubuh dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Demikian disampaikan Haryanto dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menhub Dudy Purwagandhi. Awalnya, Haryanto mengkritisi banyaknya penganggaran alat tulis kantor dalam RKA yang diajukan Kemenhub setebal 800 halaman.
Menurutnya, penganggaran ATK seharusnya bisa ditekan, karena kegiatan di kementerian bisa memanfaatkan teknologi. "Coba nanti dibaca, Pak Menteri, itu, 800 sekian lembar itu saya baca itu," kata Haryanto dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 18 November 2025.
Tak hanya itu, Legislator dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini menyoroti masuknya anggaran belanja penambah daya tahan tubuh dalam RKA yang diajukan Kemenhub.
"Kemudian juga ada lagi setiap terminal ini saya uji petik saja ini, setiap terminal itu pasti ada belanja penambah daya tahan tubuh," kata Haryanto.
Mantan Bupati Pati itu menganggap penganggaran untuk penambah daya tahan tubuh cukup besar di setiap terminal, yakni Rp186 juta, Rp120 juta, Rp97 juta, Rp112 juta. Dia mengaku heran ada belanja penambah daya tahan tubuh ketika Kemenhub juga menganggarkan obat-obatan.
Haryanto mempertanyakan maksud belanja penambah daya tahan tubuh di setiap terminal dalam RKA yang diajukan Kemenhub.
"Apakah memang saya yang enggak tahu ataukah memang ini, apa itu, obat kuat atau apa ini? Kami nggak tahu ini, ya, belanja penambah daya tahan tubuh, penambah stamina, kemudian di bawahnya ada lagi belanja obat-obatan," ujar dia.
Selain menyoroti anggaran penambah daya tahan tubuh, Haryanto turut menyinggung soal biaya pengadaan bus di Sungai Bengawan, Solo, Jawa Tengah (Jateng).
"Nilainya Rp3,267 miliar. Itu yang dimaksud pengadaan bus untuk apa, karena ini, kan, pengadaan bus air di Bengawan, Solo," ujarnya.
Dia mengatakan langkahnya menyoroti sejumlah anggaran bukan upaya mencari kesalahan, melainkan kerja parlemen mengawasi rencana pemakaian dana negara.
"Bukan mencari kesalahan, tapi kita apa itu pengawasan. Manakala memang itu pengalokasian anggaran itu tidak sesuai, kan, lebih baik dialokasikan yang tepat sasaran, yang berguna untuk kepentingan kementerian," kata Haryanto.
