Legislator Soroti Kesenjangan Percepatan Pendirian KD-KMP dengan Kesiapan Infrastruktur

Laporan: Galuh Ratnatika
Selasa, 18 November 2025 | 18:30 WIB
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini. (SinPo.id/Dok. DPR RI)
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini. (SinPo.id/Dok. DPR RI)

SinPo.id - Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini, menyoroti kesenjangan nyata antara percepatan pendirian Kooperasi Desa–Kelurahan Merah Putih (KD-KMP) dan kesiapan infrastruktur dasarnya. 

Menurutnya, capaian administratif yang tinggi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi lapangan, terutama terkait pembangunan fisik dan kelengkapan administrasi aset. 

Pihaknya mencatat, hingga 6 November 2025, KD-KMP telah mencapai 73.698 koperasi desa yang tersambung ke SEMKOPDES dan lebih dari 1,18 juta warga desa menjadi anggota. 

Ia pun mengapresiasi percepatan tersebur dan menyebutnya sebagai pencapaian yang mengagumkan mengingat program baru berjalan sekitar delapan minggu.

“Ini capaian yang sangat luar biasa. Larinya kencang sekali. Kita tentu berbangga,” kata Anggia, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.

Meski demikian, ia juga mengingatkan keberhasilan administratif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pembangunan fisik dan kesiapan lahan yang menjadi syarat utama operasional koperasi.

Pasalnya, dari target 20.000 titik, baru 7.458 gerai dan gudang yang masuk tahap pembangunan. Sementara 11.240 lokasi lahan telah diajukan, dan banyak di antaranya belum dapat dikerjakan karena persoalan validasi dan administrasi aset yang belum tuntas.

“Kami mencatat adanya kesenjangan yang harus segera diurai. Banyak lokasi belum siap bangun bukan karena fisiknya, tetapi karena persoalan administrasi aset dan validasi lahan,” ungkapnya.

Selain itu, kata Anggia, KD-KMP kini memasuki fase kritis, di mana keberhasilan program tidak lagi diukur dari akta pendirian koperasi, tetapi dari kesiapan operasionalnya. Sehingga pembangunan infrastruktur harus lebih diperkuat.

“Kita ingin memastikan ini bukan kooperasi administratif. Gerai harus berfungsi, gudang harus beroperasi, rantai pasok berjalan, dan masyarakat merasakan manfaat ekonomi langsung,” katanya menambahkan.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI