Dewan Keamanan PBB Sahkan Resolusi AS: Bentuk Board of Peace dan Kerahkan Pasukan Stabilitas
SinPo.id - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Senin 18 November 2025 mengesahkan sebuah resolusi rancangan Amerika Serikat yang menetapkan pembentukan transitional Board of Peace (BoP) serta mengizinkan pengerahan International Stabilization Force (ISF) untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan keamanan di Jalur Gaza.
Resolusi tersebut disetujui dengan 13 suara mendukung, sementara China dan Rusia memilih abstain.
AS: “Hari ini kita dapat memadamkan api dan menyalakan jalan menuju perdamaian”
Sebelum pemungutan suara, utusan AS untuk PBB Mike Waltz menyatakan bahwa dunia memiliki momentum untuk mengakhiri krisis Gaza.
“Hari ini kita punya kekuatan untuk memadamkan api dan menyalakan jalan menuju perdamaian,” kata Waltz.
Ia menegaskan bahwa resolusi tersebut merupakan “peta jalan berani dan pragmatis” yang lahir dari rencana komprehensif 20 poin Presiden Donald Trump, yang disusun bersama negara-negara kunci seperti Qatar, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki, Pakistan, dan Indonesia.
Menurut Waltz, resolusi ini membuka peluang jalan menuju penentuan nasib sendiri Palestina, setelah reformasi institusional dilakukan.
“Roket akan digantikan oleh ranting zaitun, dan peluang politik baru muncul di cakrawala,” ujarnya.
Tanggapan atas kekhawatiran dan kontra-draft Rusia
Waltz juga merespons keberatan sejumlah anggota DK PBB, termasuk Rusia yang mengajukan draf tandingan.
“Kami mendengar kekhawatiran soal mandat, tapi keraguan rekan-rekanlah musuh sebenarnya,” ujarnya menegaskan.
ISF Akan Stabilkan Gaza Hingga 2027
Setelah resolusi disahkan, Waltz menyambut langkah itu sebagai progres besar menuju Gaza yang lebih stabil.
“Board of Peace, yang akan dipimpin Presiden Trump, adalah pilar utama upaya kami,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa ISF akan bertugas:
menstabilkan dan mengamankan situasi keamanan di Gaza
mendukung upaya demiliterisasi
membongkar infrastruktur kelompok bersenjata
mengamankan dan melindungi warga sipil Palestina
Dalam dokumen resmi, DK PBB menegaskan bahwa kehadiran BoP dan ISF diberi mandat hingga 31 Desember 2027, dan perpanjangan mandat ISF harus dilakukan dalam koordinasi penuh dengan Mesir, Israel, dan negara anggota lain yang terlibat dalam operasi.
Langkah Baru Menuju Gaza Pasca-Konflik
Resolusi ini menjadi salah satu intervensi paling signifikan DK PBB dalam upaya membentuk struktur pemerintahan sementara dan mekanisme keamanan di Gaza, sekaligus menandai pergeseran besar dalam arsitektur diplomatik kawasan.
Ke depan, dunia menanti bagaimana BoP, ISF, dan negara-negara regional akan berkolaborasi dalam masa transisi menuju stabilitas Gaza yang berkelanjutan.
