Antisipasi Inflasi Pangan, Komisi XI DPR Tekankan Intervensi Komprehensif
SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, menekankan strategi intervensi yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi inflasi pangan di daerah, khususnya komoditas utama.
“Pertama, kami melihat ada peningkatan inflasi khususnya pada pola title food. Inflasi sektor pangan didorong oleh beberapa komoditas seperti beras, telur, dan daging ayam," kata Kamrussamad, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 16 November 2025.
"Ini perlu diantisipasi karena sudah berada di atas batas maksimal 5 persen yang kita sepakati antara Pemerintah dan DPR,” imbuhnya.
Menurutnya, selama ini intervensi pemerintah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID cenderung berada di hilir, seperti operasi pasar, buffer stock, dan kelancaran distribusi. Namun, saat ini urgensinya telah berubah.
“Tetapi di hulunya sumber-sumber produksi itulah yang harus dikendalikan. Kita mendorong Bank Indonesia bersama TPID mulai memikirkan skema pengendalian inflasi di sektor hulu agar kenaikan harga pangan tidak terus berulang,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti perlunya kesiapan menghadapi kebutuhan komoditas untuk program prioritas pemerintah tahun 2026. Sehingga inflasi pangan harus segera diantisipasi.
“Koordinasi TPID harus lebih intensif, bukan lagi sekali seminggu—kalau bisa dua hingga tiga kali. Tahun 2026 akan ada captive market besar untuk program prioritas nasional MBG, dan antisipasinya harus dimulai dari sekarang,” jelasnya.
Dengan demikian, kata Kamrussamad, dibutuhkam kolaborasi antara DPR RI, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi yang meningkat.
