Abdul Kharis Apresiasi Lompatan Besar Sektor Pangan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, memberikan apresiasi tinggi atas capaian strategis sektor pangan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai berbagai indikator—mulai dari produksi, kesejahteraan petani, stabilitas stok, hingga reformasi tata kelola—mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2025.
Abdul Kharis mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari konsistensi pemerintah yang sejak Oktober 2024 menetapkan swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan komoditas strategis lainnya, sebagai prioritas nasional.
“Saat ini kita melihat arah pembangunan pangan yang semakin jelas dan terukur. Pemerintah bekerja dengan fokus, petani bergerak dengan semangat, dan hasilnya mulai kita rasakan. Ini adalah pijakan penting menuju kedaulatan pangan,” ujar Abdul Kharis dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat 14 November 2025
Impor Beras 2025 Nol, Produksi Naik Signifikan
Abdul Kharis menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pemerintah berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025. Pencapaian ini disebut bersejarah, mengingat sepanjang 2023–2024 Indonesia mengimpor lebih dari 7,5 juta ton beras.
Produksi beras nasional pada Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, naik 4,15 juta ton atau 13,54% dibandingkan 2024. Menurutnya, kenaikan ini tidak terlepas dari gotong royong petani dan kebijakan pemerintah yang berpihak melalui penyediaan sarana, akses teknologi, dan perbaikan manajemen produksi.
Kesejahteraan Petani Meningkat
Indikator kesejahteraan petani juga membaik. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan tercatat 124,36, jauh melampaui target pemerintah sebesar 110.
“Kenaikan NTP ini bukti bahwa kebijakan negara memberi ruang lebih baik bagi petani untuk tumbuh dan semakin kompetitif,” ujarnya.
Reformasi Pupuk & Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah
Abdul Kharis turut menyoroti reformasi distribusi pupuk, termasuk simplifikasi alur distribusi serta penurunan harga pupuk sebesar 20 persen. Ia menyebut langkah ini efektif menekan biaya produksi petani, terutama petani kecil dan menengah.
Selain itu, kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500/kg serta jaminan pembelian oleh negara membuat Bulog kini memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah, sekaligus memastikan pembayaran tepat waktu kepada petani. Kebijakan ini juga dinilai memutus ketergantungan petani pada tengkulak.
DPR Siap Kawal Keberlanjutan Kebijakan
Politisi PKS dari Dapil Surakarta tersebut menilai keberhasilan sektor pangan ini harus dijaga konsistensinya. Ia menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan modernisasi teknologi pertanian, dan peningkatan ketahanan pangan jangka panjang.
“Komisi IV DPR RI akan terus mendorong regulasi yang memperkuat kedaulatan pangan nasional,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Abdul Kharis menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian dan seluruh jajaran yang dinilai telah bekerja keras mewujudkan gagasan besar Presiden Prabowo dalam pembangunan sektor pangan.
