Pemprov DKI Siap Buka Akses untuk Kejaksaan Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Sudin PPKUKM Jaktim

SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang menggeledah Kantor Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jaktim. 

Adapun penggeledahan itu dilakukan untuk mengusut dugaan korupsi proyek pengadaan mesin jahit senilai Rp9 miliar.

Pramono memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan akses penuh dan dukungan kepada kejaksaan untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

“Saya sudah mendapatkan laporan dari Wali Kota semalam dan kami akan memberikan dukungan kepada kejaksaan untuk menindaklanjuti itu,” kata Pramono, Selasa, 11 November 2025.

Dia juga menegaskan Pemprov DKI menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Namun, Pramono menyampaikan, tahapan yang dilakukan kejaksaan baru sebatas penggeledahan dan belum ada penetapan tersangka maupun penahanan terhadap pihak manapun.

“Proses yang dilakukan sejauh ini baru penggeledahan, belum ada penahanan,” tuturnya. 

Menurut Pramono, kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Pemprov DKI agar mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan proyek daerah. Dia menilai setiap program publik harus diawasi dengan ketat untuk mencegah penyimpangan anggaran.

“Pemprov akan terus memperkuat pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.

Sebagai informasi, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebelumnya melakukan penggeledahan di Kantor Sudin PPKUKM Jaktim pada awal pekan ini. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidikan atas kegiatan pengadaan mesin jahit dan senar yang berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2024.

Dalam penggeledahan itu, penyidik membawa sejumlah dokumen dan barang bukti dari kantor tersebut.