Dukung Gelar Pahlawan Soeharto, Aliansi Indonesia Timur: Bentuk Rekonsiliasi Nasional

Laporan: Tio Pirnando
Sabtu, 08 November 2025 | 18:38 WIB
Presiden Republik Indonesia ke-2 Soeharto (SinPo.id/ Dok. Wikipedia)
Presiden Republik Indonesia ke-2 Soeharto (SinPo.id/ Dok. Wikipedia)

SinPo.id - Ketua Umum Aliansi Indonesia Timur, Emanuel Mikael Kota, mendukung penuh pemberian gelar pahlawan terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto. Karena, jasa Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional, membangun pertanian, dan memperkuat fondasi ekonomi selama puluhan tahun, tak bisa dihapus hanya lantaran perbedaan pandangan politik.

"Soeharto bukan tanpa cela, tapi beliau juga bukan tanpa jasa. Beliau pemimpin yang melanjutkan estafet sejarah dari Soekarno, bukan pemutusnya," kata Emanuel kepada wartawan, Sabtu, 8 November 2025. 

Emanuel menilai, setiap pemimpin memiliki catatan, namun sejarah yang utuh harus diukur dari dampak perjuangannya terhadap negara, bukan dari sisi personal semata.

Karena itu, sikap penolakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut, berpotensi membuka kembali luka sejarah yang seharusnya sudah disembuhkan oleh bangsa.

Megawati sebelumnya mengungkapkan keberatannya dalam seminar internasional peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika di Blitar, 1 November 2025, dengan alasan keluarganya masih menyimpan trauma masa lalu. Termasuk peristiwa sulitnya pemakaman Presiden Soekarno di era pemerintahan Soeharto. 

Emanuel menegaskan pahlawan nasional merupakan simbol pengakuan bangsa, bukan arena retaliasi politik antar generasi.

"Kalau penghormatan pada tokoh bangsa masih diukur dari luka masa lalu, maka bangsa ini tidak sedang berdamai, tapi sedang berbalas rasa. Kita perlu rekonsiliasi, bukan retaliasi," ujarnya. 

Emanuel menilai, bangsa Indonesia seharusnya mampu bersikap dewasa terhadap perbedaan tafsir sejarah. Ia mengingatkan bahwa dendam politik yang diwariskan hanya akan menciptakan jarak antargenerasi, bukan kedewasaan bernegara.

“Kalau dendam terus dipelihara, nanti anak cucu kita belajar sakit hati, bukan belajar menghargai sejarah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Emanuel mengajak seluruh elemen politik untuk menjadi contoh dalam memupuk semangat persatuan. Menurutnya, semua partai di Indonesia sering menyerukan damai dan persatuan, maka seharusnya juga mampu menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi masa lalu bangsa.

"Rekonsiliasi jadi wujud kematangan politik, sedangkan retaliasi hanya menunjukkan kita belum tuntas memahami makna kebangsaan," tegasnya.

Emanuel menaruh penghormatan terhadap tokoh bangsa seharusnya menjadi ruang edukatif bagi generasi muda untuk mengenal perjalanan panjang Indonesia secara objektif, bukan emosional.

"Bangsa besar bukan bangsa tanpa luka, tapi bangsa yang bisa memaafkan dan terus melangkah. Gelar pahlawan untuk Soeharto bukan tentang masa lalu, tapi tentang kemauan bangsa ini untuk berdamai," pungkasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI