Mendagri Sebut Bonus Demografi dan Pembangunan Desa Kunci Indonesia Emas, Wamendagri Tegaskan Peran Strategis Forkopimda
SinPo.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan.
“Selain menjaga keamanan, Forkopimda memiliki tanggung jawab mendukung pelaksanaan Astacita dan program strategis nasional pemerintah,” ujar Wiyagus saat Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur Tahun 2025 di Surabaya, Selasa 4 November 2025
Ia menjelaskan, dasar hukum tugas Forkopimda diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi dan integrasi kebijakan antara pusat dan daerah.
“Forkopimda harus memastikan kebijakan pusat dapat terimplementasi dengan baik di provinsi, kabupaten, dan kota. Termasuk pemantauan, evaluasi program prioritas, serta memastikan tidak ada ketidaksinkronan kebijakan,” kata Wiyagus.
Selain menjaga stabilitas, Wiyagus menambahkan bahwa Forkopimda berperan dalam pemberdayaan lembaga lokal seperti desa dan BUMDes guna mendukung pemerataan ekonomi daerah. “Program strategis nasional memiliki komponen lokal. Forkopimda harus ikut memperkuat desa agar manfaat kebijakan dirasakan masyarakat paling bawah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga harmoni sosial di tengah dinamika aspirasi masyarakat serta memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif dan efisien. “Sinergi Forkopimda adalah ruang untuk menyelesaikan persoalan daerah secara cepat, sistematis, dan terukur,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya, Tito Karnavian, menegaskan bahwa bonus demografi dan pembangunan desa merupakan dua kunci utama agar Indonesia dapat melesat menjadi negara maju pada tahun 2045.
Menurut Tito, Indonesia memiliki empat modal besar: bonus demografi, wilayah luas, sumber daya alam melimpah, dan posisi geografis strategis. Namun, potensi tersebut tidak akan bermakna tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Sumber daya manusia produktif itu kunci. Waktu saya kuliah di Singapura, saya pelajari betul, mereka tidak punya sumber daya alam, tapi fokus mendidik rakyatnya. Hasilnya, kini Singapura menjadi salah satu negara paling sejahtera,” ujar Tito dalam orasi ilmiah bertajuk Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045 pada Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (3/11/2025).
Tito menyebut Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat di bawah China, India, dan Amerika Serikat pada tahun 2040. Namun, hal itu hanya dapat tercapai jika SDM unggul dan pembangunan desa berjalan beriringan.
“Kalau ingin menjadi negara dominan, pembangunan desa tidak boleh luput. Ketimpangan antara desa dan kota harus ditekan agar pertumbuhan ekonomi berjalan merata,” tegasnya.
Ia juga memuji arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memperkuat pembangunan berbasis kerakyatan, seperti program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan ketahanan pangan.
“Kalau desa tertinggal, wajar masyarakatnya pindah ke kota. Tapi kalau desa maju, rakyatnya akan sejahtera tanpa harus meninggalkan kampung halamannya,” ujarnya menutup orasi.
Tito pun menyerukan agar perguruan tinggi menjadi motor penggerak perubahan dalam mencetak SDM unggul dan memberikan masukan berbasis riset ilmiah demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
