Legislator DKI Minta Pemprov Perkuat Mitigasi Bencana Usai Insiden Pohon Tumbang
SinPo.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mendesak pemprov segera memperkuat sistem mitigasi bencana menyusul insiden pohon tumbang di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Kamis, 30 Oktober 2025, yang menewaskan satu orang.
Menurut Kenneth, peristiwa tersebut bukan sekadar musibah akibat cuaca ekstrem, melainkan cermin lemahnya kesiapsiagaan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan.
“Peristiwa ini bukan sekadar musibah alam, tetapi peringatan bagi kita semua bahwa sistem kesiapsiagaan dan pemeliharaan infrastruktur kota harus ditingkatkan secara serius,” kata Kenneth di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.
Dia menilai curah hujan tinggi yang mengguyur Ibu Kota beberapa hari terakhir memang memicu genangan dan menyebabkan sejumlah pohon besar tumbang akibat angin kencang. Namun, menurutnya, persoalan utama terletak pada lemahnya tata kelola penanganan risiko bencana.
“Penanganan pohon rawan tumbang, saluran air tersumbat, dan sistem drainase yang tidak optimal adalah isu klasik yang tak boleh lagi ditunda penyelesaiannya,” tutur dia.
Kenneth juga meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi pohon dan saluran air di wilayah rawan banjir dan angin kencang. Dia menilai koordinasi antar instansi terkait selama ini masih belum berjalan efektif.
“Mitigasi bencana di Jakarta masih bersifat reaktif. Pemerintah baru bergerak setelah genangan terjadi, bukan melalui langkah pencegahan yang terencana dan berkelanjutan,” kata Kenneth.
Dia juga meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan evaluasi kinerja terhadap jajaran dinas yang menangani lingkungan, drainase, dan tata kota. Evaluasi tersebut, kata dia, penting untuk menilai efektivitas kerja di lapangan dan memastikan pejabat yang bertanggung jawab benar-benar bekerja untuk publik.
“Masalah banjir di Jakarta bukan hanya soal cuaca, tapi juga cerminan lemahnya manajemen risiko dan tata kelola kota. Pak Gubernur harus mampu melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang tidak,” tandasnya.
