DKI Minta Daerah Penyangga Bangun Fasilitas Park and Ride TransJabotabek
SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah daerah di wilayah aglomerasi Jabodetabek berperan aktif dalam penguatan sistem transportasi terintegrasi. Langkah konkret pertama yang akan dilakukan ialah evaluasi layanan TransJabodetabek dan pengembangan fasilitas park and ride di kawasan penyangga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2025.
Adapun rapat tersebut dihadiri kepala daerah Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan, serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor transportasi.
“Persoalan mobilitas warga Jabodetabek tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Jakarta. Kita sudah menjadi satu ekosistem. Karena itu, setiap daerah harus mengambil bagian dalam penyediaan sarana pendukung, termasuk fasilitas park and ride,” kata Pramono dalam keterangan resminya, Rabu, 29 Oktober 2025.
Menurut dia, fasilitas parkir terpadu di wilayah penyangga akan membantu mengurangi kepadatan kendaraan di Jakarta.
“Warga bisa memarkir kendaraan pribadinya di titik tertentu, lalu melanjutkan perjalanan dengan transportasi publik seperti MRT, LRT, TransJakarta, atau TransJabodetabek,” ujarnya.
Pramono juga menyebut pemerintah daerah akan diuntungkan dari skema ini karena dapat memperoleh pendapatan tambahan dari retribusi parkir.
“Kami ingin mekanisme ini tidak hanya mendukung integrasi mobilitas, tapi juga memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tuturnya.
Pramono juga menyampaikan rencana evaluasi enam rute utama TransJabodetabek untuk menentukan efektivitas dan kemungkinan pengembangannya. Dia menyebut, evaluasi ini dilakukan untuk memastikan transportasi lintas wilayah berjalan efisien dan tidak tumpang tindih dengan layanan yang sudah ada.
Lebih lanjut, Pramono juga mendorong percepatan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di titik-titik strategis seperti Blok M, Dukuh Atas, dan Bundaran HI. Menurutnya, pengelolaan proyek akan berada di bawah Pemprov DKI, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh MRT Jakarta.
“Mulai tahun depan, masyarakat akan melihat hasilnya. Kami ingin sistem transportasi terintegrasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan hanya di atas kertas,” kata Pramono.
Dia menuturkan, koordinasi lintas wilayah akan terus diperkuat agar kebijakan transportasi di satu daerah tidak menimbulkan kemacetan di daerah lain.
“Integrasi ini bukan hanya soal jalur atau armada, tapi soal manajemen dan komunikasi antarwilayah,” ujarnya.
Pramono pun berharap agar wilayah Jabodetabek dapat tumbuh sebagai satu kawasan metropolitan yang produktif dan berdaya saing.
“Transportasi yang efisien adalah fondasi kota maju. Dengan kerja bersama, kita bisa mencapainya,” tandasnya.
