Komisi VII DPR Dorong Diversifikasi Negara Tujuan Ekspor
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia (Nunik) mendorong diversifikasi produk dan negara tujuan ekspor Indonesia. Langkah ini dinilai penting guna mengurangi keteragantungan kepada pasar tertentu.
Nunik menilai berdasarkan data setahun terakhir di era pemerintahan Presiden Prabowo ekspor Indonesia justru tumbuh pesat ke negara-negara kecil dan nontradisional, terutama di wilayah Eropa mikro, Pasifik, dan Afrika.
Legislator dari Fraksi PKB itu pun melansir satu data Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk periode Oktober 2024-Oktober 2025 dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, total ekspor Indonesia tercatat mencapai USD257,65 juta per Oktober 2025.
"Data ini menunjukkan strategi ekspor Indonesia yang mulai bergeser dari ketergantungan terhadap negara besar seperti China dan Amerika Serikat menuju diversifikasi pasar dan produk," kata Nunik dalam keterangannya, Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2025.
Nunik menilai hal ini penting tidak hanya untuk menjaga kinerja ekspor nasional, tetapi juga memastikan keberlangsungan lapangan kerja dan memperkuat daya saing Indonesia di tengah dinamika global yang cepat berubah.
Terlebih Indonesia yang sudah menjadi anggota tetap BRICS tentu menjadi peluang untuk memperluas pasar ekspor ke negara-negara emerging economy.
Wakil Rakyat Dapil Lampung II ini juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan momentum untuk terus menumbuhkan kegiatan ekspornya agar neraca perdagangan tetap stabil dan tidak terdampak oleh kebijakan proteksionisme dari negara tertentu.
"Dis sisi lain para pelaku usaha Indonesia kini terlihat mulai menjangkau ceruk pasar yang memiliki potensi tinggi di sektor tertentu,Industri dalam negeri harus lebih inovatif dan efisien," katanya.
Oleh karenanya, dia terus mendorong pemerintah untuk menjaga tren ini, mengurangi hambatan-hambatan struktural agar semakin banyak investasi masuk, serta terus memperluas melalui dukungan kebijakan ekspor, diplomasi ekonomi, serta pembiayaan UMKM.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memberikan perhatian pada sektor-sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja seperti garmen, alas kaki, furnitur, dan sektor perikanan.
"Pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri strategis agar kita bisa bersaing secara global, terlepas dari kebijakan negara lain, lewat dukungan kebijakan yang tepat kita optimis arah baru perdagangan Indonesia bisa semakin kokoh di bawah pemerintahan Prabowo," tegasnya.
