Program Pemberdayaan KHDPK Terbukti Efektif Tingkatkan Ekonomi dan Jaga Hutan Lestari
SinPo.id - Narasi politis yang berusaha mereduksi nilai strategis Program Kemitraan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Hutan (KHDPK) kembali mencuat. Tuduhan bahwa program ini hanyalah alat politik transaksional untuk ‘mendapatkan konstituen’ atau ‘bagi-bagi’ dinilai sebagai simplifikasi yang menyesatkan dan merendahkan kecerdasan masyarakat desa hutan.
Para pegiat lingkungan dan pemberdayaan masyarakat menegaskan bahwa KHDPK adalah bukti komitmen serius pemerintah dalam membangun keadilan sosial dan ekonomi berbasis kelestarian lingkungan, bukan sekadar manuver politik jangka pendek.
Ketua Yayasan Lumbung Madani Indonesia, Syukur F atau yang akrab disapa Shondhey, merespon tegas tuduhan tersebut dengan memaparkan fakta di lapangan. Menurutnya, program KHDPK telah memberikan dampak yang nyata dan baik bagi peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
"Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) mendapatkan akses untuk mengelola lahan dan mengembangkan usaha produktif, mulai dari budidaya tanaman pangan, hortikultura, hingga ternak," jelas Shondhey dalam keterangan yang diterima, Selasa 28 Oktober 2025. Hasilnya, terjadi peningkatan pendapatan keluarga yang signifikan.
Lebih lanjut, Shondhey meluruskan narasi ‘bagi-bagi’ yang sering disematkan pada program ini. Ia menegaskan bahwa uang yang diterima oleh anggota KTH bukanlah ‘bagian’ cuma-cuma, melainkan hasil keringat mereka sendiri dari mengelola usaha yang mereka bangun. KHDPK dirancang untuk memperkuat kelembagaan masyarakat.
Dengan pendampingan dan bantuan modal, kapasitas KTH dalam tata kelola keuangan, perencanaan usaha, dan pemasaran menjadi jauh lebih baik, menjadikan program ini sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kemandirian masyarakat di kawasan hutan.
Paradigma yang dibangun dalam KHDPK adalah "Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera." Syukur shondhey menekankan bahwa program ini secara otomatis menjadikan Kelompok Tani Hutan sebagai penjaga kelestarian hutan yang efektif. Masyarakat yang sejahtera secara ekonomi dari hasil hutan nonkayu dan jasa lingkungan justru memiliki kepentingan langsung untuk menjaga hutannya dari ancaman ilegal logging dan kebakaran. Mereka adalah penjaga terdepan ekosistem hutan, sehingga tuduhan program ini "berisiko" tidaklah berdasar.
"Alih-alih terpancing pada narasi politis yang tidak mendasar, mari kita kembali fokus pada pencapaian nyata," tegas Shondhey.
Ia menyebut bahwa banyaknya keluarga petani hutan yang hidupnya lebih baik, lahan-lahan kritis yang kembali hijau, dan desa-desa yang bangkit secara ekonomi adalah bukti nyata yang tidak terbantahkan. Ia menambahkan, tuduhan bahwa KHDPK adalah program beresiko justru mengabaikan risiko nyata yang berhasil diatasi oleh program ini, yaitu risiko kemiskinan, kerusakan hutan, dan keterpinggiran masyarakat desa.
Shondhey mengajak seluruh pihak, khususnya media, untuk turun langsung ke desa-desa hutan yang menjadi lokasi KHDPK. Ia berharap media mau mendengarkan testimoni langsung dari para petani hutan, ibu-ibu Kelompok Wanita Tani, dan pemuda desa yang hidupnya telah berubah. Mereka adalah saksi hidup yang membuktikan bagaimana program ini telah menggerakkan roda perekonomian di akar rumput.
Mereduksi Program KHDPK yang multidimensi dan penuh manfaat menjadi sekadar narasi ‘bagi-bagi’ adalah tindakan yang tidak fair bagi para pejuang lingkungan dan petani hutan di seluruh Indonesia. Program ini adalah wujud nyata dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang fokusnya adalah menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus menjaga alam Indonesia untuk generasi mendatang.
Shondhey berharap pemberitaan ke depan dapat lebih melihat pada substansi dan dampak nyata program ini bagi rakyat. Ia berharap agar narasi-narasi politis yang justru mengaburkan manfaat besar dari program pemberdayaan ini tidak lagi mendominasi ruang publik.
