Gubernur DKI: Dana Rp14,6 Triliun Bukan Mengendap tapi Deposito dan Giro

SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui adanya dana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengendap di perbankan sebesar Rp14,6 triliun. Dia menegaskan angka itu sesuai dengan data Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

“Angka itu benar, tidak dilebih-lebihkan. Itu terdiri dari deposito dan giro milik Pemprov DKI,” kata Pramono, Jumat, 24 Oktober 2025.

Pramono menjelaskan, dana tersebut bukan idle fund yang tidak digunakan, melainkan bagian dari kas daerah yang disiapkan untuk membayar sejumlah proyek hingga akhir tahun anggaran. 

Dia memperkirakan kebutuhan pembayaran pembangunan hingga Desember mencapai Rp16–18 triliun.

“Artinya, dana yang ada sekarang justru belum cukup menutup seluruh kewajiban pembayaran proyek,” tuturnya. 

Pramono memastikan Pemprov DKI segera mencairkan dana itu untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang telah berjalan. Pramono juga menunggu pencairan dana tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp10 triliun yang akan ditempatkan di Bank Jakarta.

“Kalau dana dari pusat sudah masuk, kami langsung gunakan untuk percepatan pembangunan. Tidak akan dibiarkan mengendap lama,” ujar Pramono. 

Pramono menegaskan, pemerintahannya berkomitmen mempercepat realisasi anggaran menjelang akhir tahun agar serapan APBD tetap optimal. Dia meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat proses administrasi dan pencairan.

“Saya tidak ingin ada sisa anggaran besar di akhir tahun. Setiap rupiah harus bekerja untuk warga Jakarta,” tandasnya.