Mengejar Target 80 Ribu Kopdes Merah Putih
Presiden Prabowo ingin operasionalisasi Kopdes secepatnya. Namun karena seluruh Kopdes belum memiliki gudang atau gerai dan sarana-prasarana pendukungnya, maka tahapan sebelum dioperasikan pembangunan aset fisik tersebut perlu dipercepat.
SinPo.id - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menargetkan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih beroperasi pada Maret 2026, termasuk legalitasnya untuk beroperasi penuh. Target itu mengacu hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
"Maret 2026 kita harapkan seluruh gerai dan gudang selesai dibangun, Insya Allah Maret 2026 target operasi Kopdes Merah Putih bisa berjalan dengan baik," kata Ferry, Rabu, 22 Oktober 2025.
Menurut Ferry, Presiden Prabowo ingin operasionalisasi Kopdes secepatnya. Namun karena seluruh Kopdes belum memiliki gudang atau gerai dan sarana-prasarana pendukungnya, maka tahapan sebelum dioperasikan pembangunan aset fisik tersebut perlu dipercepat.
“Saat ini tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan 80 ribu Kopdes bekerja ekstra keras mewujudkan target tersebut,”ujar Ferry menambahkan.
Tak hanya itu, Kementerian atau lembaga yang dikoordinasikan oleh Menko Pangan, kata Ferry juga terus berpacu dengan waktu sehingga harapan Presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa melalui Program Kopdes Merah Putih segera tercapai.
"Sekarang sudah mulai menginventarisir data tanah, asumsinya sekarang per hari bisa kita dapatkan minimal seribu titik tanah di desa-desa. Pokoknya begitu ada titik tanahnya, langsung dibangun (gerai dan gudang)," ujar Ferry menjelaskan.
Sebagai langkah percepatan proses pembangunan aset fisik berupa gerai dan gudang Kopdes Merah Putih, seluruh tim di Satgas dan juga koordinator wilayah diberdayakan untuk memetakan tanah-tanah idle di setiap desa untuk didirikan bangunan tersebut. Untuk pembangunan aset hingga modal kerja akan dikucurkan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar untuk setiap Kopdes Merah Putih.
Kemenkop telah menurunkan Business Assistant dan juga Project Manager Officer (PMO) yang akan bertanggung jawab terhadap 10 Kopdes di setiap wilayah. Tugas mereka akan dioptimalkan untuk mendukung operasionalisasi berjalan dengan baik khususnya setelah efektif beroperasi.
Ferry optimis ambisi besar Presiden Prabowo mengembalikan sistem ekonomi masyarakat berbasis gotong royong melalui Kopdes Merah Putih akan tercapai secepatnya
"Semangat kolaborasi lintas kementerian, terutama dengan Pak Menko (Zulkifli Hasan), membuat semuanya yang tadinya dinilai sulit dan berat akan menjadi lebih mudah," katanya.
Dukungan Lintas Lembaga Negara
Percepatan operasional Kopdes Merah Putih dibuktikan dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Percepatan Pembangunan Fisik dan Operasional Gerai serta Pergudangan Koperasi Desa Merah Putih oleh Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Menteri Keuangan, Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN, dan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pada 9 Oktober 2025 lalu.
Keberadaan SKB itu menjadi panduan utama bagi semua stakeholder dalam rangka percepatan operasionalisasi Kopdes Merah Putih terutama pembangunan fisik gudang dan gerai serta sarana pendukungnya.
“Hari ini, alhamdulillah telah kita laksanakan penandatanganan SKB, insyaallah dalam waktu segera mungkin akan dilakukan proses pembangunan fisik berupa gudang, gerai-gerai dan kelengkapan di seluruh desa dan kelurahan yang ada," kata Ferry usai penandatanganan SKB.
Menurut Ferry, seluruh Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam satuan tugas (Satgas) Percepatan Pembangunan Kopdes Merah Putih dipastikan akan berupaya maksimal agar Kopdes segera memiliki gudang dan gerai-gerai yang aktif untuk melayani masyarakat.
“Setelah terbentuk dan terbangun, operasionalisasinya akan dilakukan segera. Kita akan turun kembali ke desa agar gerai bisa beroperasi di bulan Oktober ini," kata Ferry menambahkan.
Sedangkan mekanisme pendanaan, Ferry memastikan proses pencairan tak akan menjadi kendala karena telah diatur melalui kerja sama dengan BPI Danantara. Platfon pembiayaan untuk pembangunan aset Kopdes Merah Putih disediakan masing-masing sekitar Rp3 miliar.
"Soal proses pencairannya akan beres karena ada Danantara, jadi tinggal jalan. Masing-masing plafon Rp3 miliar bisa digunakan untuk pembangunan fisik, sarana kelengkapan, serta modal kerja," katanya.
Sebagai upaya memudahkan dan mempercepat realisasi pembangunannya, Ferry menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama yang erat lintas Kementerian dan Lembaga termasuk dengan pemerintah daerah. Tanpa kerja sama yang solid, percepatan operasionalisasi Kopdes Merah Putih akan tersendat.
Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menilai, SKB itu tahapan penting untuk memastikan pembangunan Kopdes Merah Putih berjalan efektif dan terukur. Sedangkan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi ujung tombak dari kelancaran pembangunan aset fisik dan operasionalisasi Kopdes Merah Putih.
“Kami berharap pemerintah desa dan seluruh perangkatnya dapat dan mengawal pelaksanaan program ini secara optimal agar target pemerintah untuk mewujudkan pembangunan dan pemerataan ekonomi dapat tercapai,” ujar Yandri.
Ia berpesan kepada seluruh pihak menyambut baik program Kopdes Merah Putih sebagai langkah negara membangun pemerataan ekonomi.
“Ayo sambut baik program yang sangat luar biasa ini. Kita sukseskan bersama karena Kopdes adalah cara jitu pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan di desa," kata Yandri menegaskan.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani, menyatakan dukungan penuh terhadap pembiayaan program Kopdes melalui APBN. Ia optimis program Kopdes akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di desa.
"Kita tahu program ini akan memberikan nilai tambah ekonomi, menambah lapangan kerja, mendukung daya beli, dan memperkuat pembangunan desa," kata Askolani.
Libatkan Akademisi
Operasionalisasi 80 ribu Kopdes Merah Putih juga melibatkan dunia akademisi untuk pelaksanaan pelatihan SDM pengelola koperasi hingga pemetaan potensi desa, termasuk riset berbasis masyarakat. Langkah itu sebagai upaya mengembalikan "khittah" koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional.
Dalam tahap operasionalisasi Kopdes ini, Kemenkop mengharapkan partisipasi anak muda, khususnya lulusan perguruan tinggi, untuk menjadi manajer dan pengelola koperasi desa.
Di tangan generasi muda terdidik proses operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih diyakini akan lebih mudah dan terarah.
"Dengan beroperasinya Kopdes ini nanti tentu akan butuh manajer terutama dari anak muda yang bisa jadi lulusan dari UAG ini. Di situlah pengabdian kaum terpelajar diuji,” kata Ferry.
Menurut Ferry, Kemenkop sudah menjalin kerja sama dengan forum rektor dan berbagai universitas di tingkat provinsi untuk membantu penguatan kelembagaan dan SDM dari Kopdes/ Kel Merah Putih.
Program-program pelatihan pengembangan SDM Kopdes juga telah dijalankan dengan melibatkan berbagai pihak dimana perguruan tinggi/ universitas dilibatkan sebagai salah satu pengampu.
“Pendekatan koperasi sekarang harus berbasis pendidikan, karena SDM di koperasi desa ini nanti idealnya dikelola oleh anak-anak muda yang sudah siap dengan berbagai inovasinya,”ujar Ferry menjelaskan. (*)
