Gubernur DKI Pastikan Efisiensi APBD DKI Tak Sentuh Kesehatan dan Pendidikan
SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan tidak akan memangkas anggaran sektor kesehatan dan pendidikan. Pemprov, kata dia, hanya menunda proyek fisik yang dinilai belum mendesak.
“Yang kita efisiensikan hanya proyek-proyek fisik yang bisa ditunda. Sementara kesehatan dan pendidikan tetap jadi prioritas. Itu dua hal yang tidak boleh disentuh,” ujar Pramono, Kamis, 23 Oktober 2025.
Pramono menuturkan, pemerintah daerah masih melanjutkan pembangunan fasilitas kesehatan, termasuk dua puskesmas baru yang sedang disiapkan dan sejumlah revitalisasi fasilitas yang ada.
“Kami sedang menyiapkan puskesmas baru dengan standar pelayanan yang lebih modern. Operasionalnya tetap jalan, tidak ada yang dikurangi,” ungkap dia.
Dia juga menjelaskan, langkah efisiensi dilakukan agar keuangan daerah tetap sehat tanpa mengorbankan layanan publik.
“Prinsipnya, APBD harus tetap berpihak pada warga. Jadi kalaupun kita hemat, hematnya bukan di sektor yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Pramono.
Sedangkan di sektor pendidikan, kata dia, Pemprov DKI memastikan program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap berjalan.
“Saya ingin memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan kesempatan sekolah karena efisiensi anggaran,” ujar Pramono.
Terkait pembangunan infrastruktur di tengah efisiensi, Pramono menyiapkan strategi pembiayaan alternatif melalui kolaborasi dengan swasta, BUMN, dan BUMD.
“Kita harus mulai berpikir kreatif. Tidak semua pembangunan harus dibiayai langsung oleh APBD. Kolaborasi dengan sektor swasta bisa jadi solusi,” tuturnya.
Adapun salah satu proyek yang akan digarap dengan skema tersebut ialah pengembangan rumah sakit baru di kawasan Sumber Waras.
“Sekarang lahannya sudah mulai dibersihkan. Minggu depan saya turun langsung untuk meninjau. Kita ingin rumah sakit itu segera berdiri dan jadi contoh layanan kesehatan modern Jakarta,” ujarnya.
Pramono menegaskan, efisiensi bukan berarti pemangkasan membabi buta, melainkan penataan ulang prioritas.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD punya dampak. Bukan soal besar kecilnya anggaran, tapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat,” tandasnya.
