AHY: SDA Harus Bisa Makmurkan Warga Papua, Bukan Hanya Dieksploitasi
SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menegaskan, sumber daya alam (SDA) yang ada di bumi Papua harus bisa mensejahterakan warganya. Karena itu, pembangunan di Papua, harus benar-benar dipercepat.
"Papua adalah tanah yang mulia yang dikaruniai Tuhan dengan berbagai sumber daya alam. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bukan mengeksploitasinya, tetapi bagaimana sumber daya alam itu bisa memakmurkan semua warga Papua seiring dengan semangat kita meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan," kata AHY usai rakor dengan gubernur se-Papua di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Oktober 2025 2025.
Rakor dihadiri Menteri Transmigrasi RI M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Fernando Wanggai, serta Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, dan Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo, diwakili Asisten Daerah Elai Giban.
AHY memastikan, pemerintah sangat antusias menyambut agenda besar percepatan pembangunan di wilayah Papua yang kini terdiri dari enam provinsi. Dukungan pemerintah pusat, harus sejalan dengan sinergi dan kolaborasi antara kementerian teknis dan pemerintah daerah.
Ia menekankan, enam provinsi di Papua, termasuk empat provinsi yang berkategori daerah otonomi baru (DOB), memang harus mendapatkan atensi dan dukungan oleh pemerintah pusat.
"Kami yang sehari-hari menyusun strategi dan kebijakan, termasuk mendorong kementerian-kementerian teknis yang berurusan langsung dengan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah, tentu perlu setiap saat membangun sinergi dan kolaborasi seperti ini," ujarnya.
Untuk itu, AHY sangat senang bertemu dan menjalin komunikasi langsung dengan para gubernur se-Papua. Pertemuan ini begitu penting sebagai sarana mendengarkan aspirasi sekaligus kritik kepada pemerintah pusat.
"Kami mendengarkan masukan, aspirasi dan juga kalau ada kritik tentu harus kita dengarkan dengan baik, sehingga semakin efektif," ujarnya.
Dalam rakor, tutur AHY, membahas bagaimana membuka kawasan strategis, kawasan ekonomi baru, hingga penyelesaian Trans Papua sebagai backbone konektivitas di darat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Selain itu, rakor juga membahas integrasi konektivitas udara dan laut. Tujuannya untuk memperlancar mobilitas logistik, supaya biaya pembangunan, kehidupan masyarakat Papua semakin terjangkau.
Caranya dengan mempersiapkan segala fasilitas, termasuk infrastruktur dasar, perumahan, juga pengembangan kawasan transmigrasi yang pernah direvitalisasi saat ini.
"Sekarang, harga satu sak semen masih ada sekitar Rp1-1,5 juta untuk di wilayah Papua Pegunungan, misalnya. Ini tentunya menjadi berat sekali bagi masyarakat saudara kita untuk punya kehidupan yang layak," ujarnya.
AHY menegaskan, pembahasan di rakor tadi, bukan hanya mengenai masalah ekonomi dan kesejahteraan, tapi juga martabat (dignity) bagi masyarakat di Papua. Terlebih, negara mengamanatkan bahwa setiap rakyat harus mendapatkan tempat yang mulia.
Namun, rakor ini harus terus dilakukan ke depan. Dan, semua pemimpin para wakil rakyat, sudah semestinya selalu mencarikan solusi terbaik.
AHY meyakini, jika kesejahteraan bisa diwujudkan, keadilan terus menjadi prinsip dasar, maka keamanan, stabilitas politik, akan terjaga dengan sendirinya.
"Indonesia adalah Papua, Papua adalah Indonesia. Saya rasa itulah semangat kita," tukasnya.
