Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

SinPo.id - Sejumlah Menteri Koordinator dan pejabat negara  termasuk Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, dan Wakil Panglima TNI berkumpul di kediaman Presiden Prabowo,  jalan Kertanegara, Minggu malam, 12 Oktober 2025 lalu. Pertemuan tersebut membahas capaian kerja kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran dalam setahun terakhir, serta sejumlah hal yang perlu diperbaiki ke depan.

“Catatan positif dalam artian prestasi selama satu tahun tentu banyak sekali, tapi juga ada beberapa catatan perbaikan yang memang juga harus menjadi fokus untuk kita perbaiki," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, usai  pertemuan itu.

Prasetyo mengatakan, presiden Prabowo menyampaikan keyakinannya kondisi ekonomi nasional akan terus membaik seiring meningkatnya lapangan kerja perputaran perekonomian melalui berbagai program yang dijalankan.

Beberapa di antaranya meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan lebih dari 11 ribu dapur, pembangunan 350 ribu rumah subsidi yang telah terealisasi, pembukaan lahan pertanian baru, serta penguatan aktivitas ekonomi dari program-program yang sedang berjalan.

Seluruh program tersebut, ditegaskan Presiden, akan terus dikawal agar pelaksanaannya sesuai dengan target dan rencana pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. “Selain itu  pemerintah terus menevaluasi menyeluruh terhadap berbagai program dan kebijakan agar hasil kerja kabinet semakin dirasakan masyarakat,” ujar kata Prasetyo menjelaskan.

Meski Prasetyo mengakui dibalik program yang ada dalam satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran masih ada sejumlah pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan dan capaian pemerintah saat ini sudah on the track, oleh karena itu, meskipun masih ada catatan, tetapi tidak perlu dihina karena kemajuan bangsa membutuhkan usaha dan upaya bersama dari seluruh elemen bangsa.

Sedangkan untuk Program MBG sebanyak 10.643 unit, sedangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi yang tersebar di 38 provinsi hingga 7 Oktober 2025.  “Itu melayani masyarakat dari wilayah perkotaan hingga pelosok desa,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.

Menurut Dadan, upaya itu merupakan bagian integral dari strategi BGN untuk mempercepat pemerataan akses gizi berkualitas dan meningkatkan transparansi publik. MBG telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak dan UMKM.

Dadan menyebut hingga akhir September 2025 Badan Gizi Nasional mencatat 1,1 miliar porsi makanan bergizi telah tersaji ke masyarakat Indonesia. "Layanan SPPG sudah mencakup 1,1 miliar porsi" ujar Dadan menambahkan.

Pelayanan SPPG di seluruh Indonesia, adalah upaya pemerintah dalam memastikan akses gizi yang merata bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Program itu tak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat. “Tetapi juga untuk menciptakan generasi yang lebih cerdas dan berdaya saing,” ujar Dadan menjelaskan. 

Sektor Pangan dan Energi

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengakui Presiden Prabowo punya cita-cita besar mencapai ketahanan pangan. Termasuk yang digenjot dalam satu tahun pemerintahan belakangan. Hasilnya, menurut Amran, kini Indonesia mampu surplus produksi beras dengan cadangan lebih dari 4 juta ton. “Itu tertinggi sepanjang sejarah bangsa Indonesia,” ujar Amran Sulaiman.

Menurut Amran kebijakan pangan nasional kini menunjukkan hasil nyata. Stok beras nasional itu tertinggi sepanjang sejarah nasional, sekaligus menandai berakhirnya impor beras medium yang selama ini membebani negara. 

“Kalau dibandingkan tahun lalu, kita masih impor. Sekarang tidak lagi. Ini hasil dari gagasan besar Bapak Presiden RI, mulai dari regulasi, kolaborasi, sampai eksekusi,” ujar Amran menjelaskan.

Keberhasilan sektor pangan itu sebagai terobosan pemerintah berani menderegulasi besar-besaran dengan mencabut 240 aturan yang menghambat sektor pertanian. Ia menyebut dalam 10 bulan, ada 17 Perpres dan Inpres yang diterbitkan mengubah banyak hal.

Sedangkan di sektor energi diakui anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, yang menyebut  keberhasilan 1 tahun pemerintahan Prabowo dibuktikan  dengan capaian ketahanan. Hal itu, Menurut Eddy, dibuktikan dengan kinerja PT Pertamina  pada Semester I tahun 2025 yang  mampu menjaga produksi migas sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD).

"Ya, tentu. Jadi, ini adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan ketahanan energi dalam rangka menciptakan kemandirian dan swasembada energi ke depan,” ujar Eddy.

Menurut dia, kinerja produksi energi itu menunjukkan kegiatan hulu Pertamina di bidang eksplorasi dan pengeboran menghasilkan cadangan baru. “Hal ini akan menambah peluang bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan lifting minyak sesuai dengan target Indonesia untuk melakukan lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari di tahun 2030,” katanya.

Mengubah Arah Ekonomi Nasional, Melawan Dominasi Oligarki

Juru bicara Istana urusan Ekonomi,  Fithra Faisal Hastiadi menyampaikan konsepsi atau sistem ekonomi yang ingin dibangun Presiden Prabowo Subianto ialah pemeretaan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.  Kebijakan itu dinilai berhasil membawa masyarakat keluar dari penderitaan yang disebabkan oleh oligarki.  

"Yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membuat sistem ekonominya, kue-kue ekonominya ini mampu dinikmati oleh kita semua. Rakyat, masyarakat menjadi prioritas pembangunan," kata Fithra.

Ia menyebut Prabowo membangun sistem ekonomi inklusif atau Inklusif Economic Institution. Prinsip itu menjadi alasan pentingnya pembangunan harus berada di tengah-tengah rakyat, bukan meminggirkan masyarakat.

Menurut Fithra, rakyat sudah jengah dengan pembangunan gedung-gedung megah, namun mereka hanya duduk menganga di pinggir jalan. "Rakyat sudah jengah melihat bangunan yang tinggi, sementara mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Yang ingin dilakukan oleh Presiden adalah mendekatkan rakyat menjadi pusat aktivitas ekonominya,"  ujar Fithra menambahkan.

Fithra mencatat beberapa dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang telah digulirkan Prabowo telah terlihat di antaranya angka kemiskinan 8,47 persen, terendah sepanjang sejarah. Sedangkan angka pengangguran 4,76 persen, juga terendah sepanjang sejarah.

Selain itu angka ketimpangan atau jurang yang memisahkan antara miskin dan kaya, gini koefisien atau angka indikator ketimpangan 0,375 persen, terendah semenjak 16 tahun terakhir.

Fithra juga menyebut  angka kemiskinan di desa turun dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen, atau turun 0,43 juta orang miskin di desa dikarenakan berhasil mendatangkan investasi ke dalam negeri. Sedangkan sektor invetasi semester pertama tahun ini, sudah ada Rp945 triliun rupiah. Naik 13,6 persen dari posisinya di tahun lalu.

"Tadi kita sudah melihat bagaimana angka pengangguran, 4,76 persen, termasuk yang terendah sepanjang sejarah. Bagaimana caranya? Mendatangkan investasi," katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI Utut Adianto juga mengapresiasi  pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menunjukkan langkah nyata berpihak kepada rakyat selama satu tahun terakhir. Menurut  Utut, sejumlah kebijakan yang dijalankan Prabowo menunjukkan niat baik untuk membangun rekonsiliasi nasional dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

"Satu, kita menghargai niat baik Presiden, dimulai dari rekonsiliasi nasional kemudian langkah-langkah yang menurut saya pro banget rakyat, itu menjadi hulunya," kata Utut, 15 Oktober 2025.

Dia mencontohkan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.

Meski demikian, Utut mengakui masih ada kekurangan di lapangan. Namun, kata dia, hal itu bersifat teknis dan bisa diperbaiki. "Yang pentingnya hulunya dah bener. Ini unit proses dan prosesornya diperhalus, sehingga goal nya nanti bahwa sosialisme yang lebih baik, sosialisme ala Indonesia yang lebih baik dan kesejahteraan rakyat yang lebih meningkat," kata Utut menjelaskan.

Utut juga menilai rencana Indonesia bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS merupakan langkah strategis untuk memperluas pasar produk nasional. (*)