Layanan Kemenag DKI Kini Serba Digital, Warga Tak Perlu Datang ke Kantor
SinPo.id - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi DKI Jakarta mempercepat transformasi digital dalam layanan publik keagamaan guna menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari enam kebijakan prioritas yang diterapkan sebagai pedoman kerja instansi tersebut.
Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Adib menyebut digitalisasi layanan publik sebagai fondasi penting dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, pelayanan berbasis teknologi memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan keagamaan tanpa harus datang langsung ke kantor.
“Seluruh layanan keagamaan kini tersedia secara daring melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), mulai dari layanan pendidikan madrasah hingga zakat,” kata Adib di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.
Beberapa sistem digital yang telah diluncurkan antara lain SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dan SIMAS (Sistem Informasi Masjid), yang disebut Adib mampu memangkas waktu pelayanan sekaligus meningkatkan akurasi data.
“Transformasi digital bukan hanya soal mempercepat proses, tapi juga tentang membangun kepercayaan publik melalui transparansi layanan,” ungkapnya.
Selain digitalisasi, kata dia, Kemenag DKI juga mendorong revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) agar berfungsi sebagai pusat layanan keagamaan yang tidak hanya administratif, tetapi juga konsultatif.
"KUA kini diarahkan menjadi ruang interaksi masyarakat untuk berbagai isu sosial dan keagamaan," tutur Adib.
Adib mengungkapkan, langkah-langkah tersebut juga diiringi dengan penguatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), termasuk melalui pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
“Kami ingin mewujudkan Kementerian Agama yang tidak hanya hadir, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.
Dia juga menyampaikan,.program digitalisasi ini dibarengi dengan sejumlah inisiatif berbasis pemberdayaan, seperti pengembangan Kampung Zakat di Kepulauan Seribu. Adib menyebut, program ini memanfaatkan zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, terutama komunitas nelayan.
Adib menambahkan, madrasah kini juga menjadi pusat perhatian dalam reformasi pendidikan. Ia menyebut Madrasah Unggul di Jakarta kini semakin diminati, dengan lulusan yang banyak diterima di perguruan tinggi negeri ternama.
“Kemenag ingin memastikan bahwa pendidikan keagamaan tidak tertinggal dari sisi kualitas maupun akses,” kata dia.
Sementara itu, KH. Makmun dari Yayasan Nurani Bangsa yang menjadi mitra dalam program tersebut mengaku merasakan dampak positif dari inovasi layanan Kemenag.
“Setelah mengikuti pelatihan, kami bisa mengembangkan usaha optik dan kuliner yang membantu meningkatkan pendapatan warga,” ujarnya.
