Ekonom UI Minta Kepala Daerah Tak Panik Hadapi Rencana Pemangkasan TKD 2026
SinPo.id - Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Prof. Fithra Faisal Hastiadi menyarankan para kepala daerah untuk tidak khawatir dengan rencana pemerintah pusat yang akan memangkas alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Sebab, kebijakan pemangkasan itu justru untuk membantu pembangunan daerah.
"Jadi yang ingin dilakukan pemerintah (pusat) pembangunan di daerah, dikerjakan juga oleh pemerintah pusat, berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Jadi saya rasa tidak perlu takut khawatir," kata Fithra dalam diskusi bertajuk "Prestasi Ekonomi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran", di Sekretariat Relawan Gatot Kaca Prabowo-Gibran, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Oktober 2025.
Dia menilai, pemerintah pusat ingin membantu pembangunan daerah. Karena, jika dilihat tahun depan, akan ada anggaran Rp1. 377 triliun dari APBN yang langsung ditujukan ke masyarakat, melalui pelbagai program, seperti makan bergizi gratis (MBG), dan lainnya. Kemudian, bila ditambah dengan dana daerah, maka kemungkinan anggaran tersebut yang masuk ke daerah mencari Rp2000-an triliun.
"Biasanya sekitar Rp900 triliun, tahun depan Rp1.377 triliun, ditambah dana daerah, itu Rp2000-an triliun lebih biasanya anggaran daerah cuma Rp700-800 triliun. Kalau itu semua bisa dikalkulasi, itu bisa masuk Rp2000-an triliun lebih," ujarnya.
Dengan demikian, pembangunan akan dilakukan oleh pemerintah pusat berkolaborasi dengan daerah. Untuk itu, Fithra mengimbau tidak khawatir akan pemangkasan TKD tersebut.
"Yang mencipta kekhawatiran itu saya rasa orang-orang yang memang tidak mau Indonesia maju," tukasnya.
Sebelumnya, sebanyak 18 gubernur ramai-ramai menyampaikan protes kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana pemotongan TKD.
Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa, 7 Oktober 2025. Ada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, dan gubernur lainnya.
Menurut Gubernur Aceh Mualem, anggaran mereka dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat. Mualem menegaskan tak sepakat dengan pemotongan tersebut.
"Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," kata Mualem selepas bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu.
