Etanol Jadi Solusi Transisi Energi, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Buru-Buru Jalankan Program

SinPo.id - Anggota DPR RI Komisi VI, Nevi Zuairina, mendukung rencana pemerintah menerapkan campuran etanol 10 persen dalam bahan bakar minyak (BBM) atau E10, yang dinilai sejalan dengan upaya nasional menuju energi bersih.

Kebijakan tersebut menurutnya juga dapat mengurangi impor BBM, dan mempercepat pencapaian target Net Zero Emission pada tahun 2060. Namun, implementasinya harus dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru.

"Kebijakan etanol ini jangan tergesa-gesa. Infrastruktur pendukung, kesiapan pasokan bioetanol dalam negeri, dan kesiapan kendaraan, terutama kendaraan lama, harus benar-benar diperhitungkan,” kata Nevi, dalam keterangan persnya, dikutip Senin, 13 Oktober 2025.

Pihaknya juga meminta pemerintah memastikan kesiapan industri dan infrastruktur sebelum kebijakan tersebut diberlakukan secara nasional, agar transisi tidak menimbulkan masalah baru.

“Kalau tujuannya mengurangi impor BBM, jangan sampai kita justru beralih ke ketergantungan impor etanol. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pabrik etanol dalam negeri dan memberikan insentif kepada industri lokal,” jelasnya.

Selain itu, kata Nevi, masyarakat harus diberi pemahaman yang cukup mengenai karakteristik BBM campuran etanol agar tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan, dan pemerintah harus memberikan jaminan bahwa kendaraan masyarakat aman.

Kemudian, pemerintah perlu memberikan insentif bagi SPBU untuk menyesuaikan pipa, tangki, dan stasiun pengisian agar tahan terhadap etanol. Karena semangat menuju energi bersih harus tetap diiringi dengan kesiapan teknis, keadilan bagi masyarakat, dan keberpihakan pada industri dalam negeri.

“Kebijakan etanol ini baik, tetapi harus dijalankan dengan hati-hati, transparan, dan berpihak pada kemandirian energi nasional," tandasnya.