DKI Harap Pusat Turut Biayai Transportasi Publik dan Infrastruktur Strategis
SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang kerja sama pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan transportasi publik dan infrastruktur skala besar. Langkah ini diambil demi memastikan Jakarta tetap menjadi pusat mobilitas regional dan mampu menopang aktivitas kawasan penyangga seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang.
“Kami tidak mungkin bekerja sendiri untuk proyek-proyek sebesar itu. Dibutuhkan sinergi antara pusat dan daerah, terutama untuk sektor transportasi dan infrastruktur dasar,” kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta, Yustinus Prastowo, di Jakarta, Minggu, 12 Oktober 2025.
Menurut Yustinus, beban Jakarta sebagai simpul aktivitas ekonomi nasional perlu diimbangi dengan dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Terutama untuk proyek strategis seperti perluasan jaringan MRT dan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
“Proyek seperti MRT lintas kota dan sistem pengelolaan limbah skala metropolitan bukan hanya untuk Jakarta, tapi juga melayani jutaan warga dari luar Jakarta setiap harinya. Karena itu, pendekatan pendanaannya juga harus lintas otoritas,” ujarnya.
Dia mencontohkan proyek MRT Timur-Barat yang akan menghubungkan Balaraja di barat hingga Cikarang di timur. Jalur sepanjang lebih dari 80 kilometer ini disebut sebagai tulang punggung baru mobilitas Jabodetabek ke depan.
“Kalau kita ingin mobilitas efisien dan berkelanjutan, ya harus dikerjakan bersama. Tidak adil kalau semua pembiayaan dibebankan ke Jakarta sendiri,” ucap Yustinus.
Dia juga menyebut sejumlah proyek lainnya seperti pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpadu (Jakarta Sewerage System) dan Giant Sea Wall sebagai bagian dari infrastruktur esensial yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.
Sejauh ini, kata Yustinus, Pemprov DKI telah menyampaikan sejumlah skema pembiayaan bersama atau cost sharing kepada pemerintah pusat. Dia menyebut pembahasan teknis tengah berlangsung, termasuk melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Jika kita bicara soal resiliennya Jakarta dan kawasan sekitarnya dalam jangka panjang, maka kebijakan fiskal pun harus mencerminkan semangat kolaborasi,” tandasnya.
