Komite Eksekutif Otsus Papua Resmi Dilantik, Wamendagri: Motor Baru Pembangunan Tanah Papua
SinPo.id - Pemerintah Indonesia resmi melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia. Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu lalu.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, yang juga menjadi salah satu anggota komite, menyebut pembentukan Komite Eksekutif Otsus sebagai “motor baru” pembangunan Papua. Ia menegaskan bahwa komite ini memiliki tugas ganda: memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta memastikan seluruh program pembangunan yang bersumber dari APBN berjalan sinkron dan efektif.
“Ini amanah besar untuk memastikan semua program berpihak pada rakyat Papua agar Papua maju dan sejahtera, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Ribka dalam keterangannya di Jakarta.
Komite ini akan mengoordinasikan pembangunan di enam provinsi Papua dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ribka menekankan pentingnya kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat, serta pelaksanaan program yang sesuai dengan Astacita Presiden dan RPJMN.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyambut baik penunjukan Ribka Haluk sebagai anggota komite. Menurutnya, pelibatan banyak putra-putri Papua dalam formasi komite akan memperkuat pemahaman terhadap masalah lokal dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
“Dengan optimalisasi dana otonomi khusus dan koordinasi yang kuat, pembangunan Papua bisa lebih terarah, berkeadilan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Fernando.
Komite Eksekutif ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025. Berikut susunan ketua dan anggota yang telah dilantik:
Velix Vernando Wanggai (Ketua)
John Wempi Wetipo
Ignatius Yogo Triyono
Paulus Waterpauw
Ribka Haluk
Ali Hamdan Bogra
Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
Yanni
John Gluba Gebze
Juharson Estrella Sihasale
Langkah ini diharapkan menjadi titik balik pembangunan Papua yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal.
