Mensos Sebut Realisasi Program Perlindungan Sosial Sudah 80 Persen
sinpo, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari P Batubara memastikan, pihaknya terus merealisasikan program Perlindungan Sosial yang menjadi bagian Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.
Adapun program ini terus dijalankan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19.
Mensos mengungkapkan, hingga saat ini telah mencairkan program Perlindungan Sosial senilai Rp112,7 triliun dari pagu Rp128,9 triliun.
"Atau persentasenya per 3 November 2020 sudah mencapai 87,44%," kata Juliari melalui keterangan pers sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (4/11/2020).
Sisa anggaran ini, lanjutnya, telah dijadwalkan pencairannya di bulan November dan Desember.
Ia menambahkan, realisasi Keuangan PEN Perlindungan Sosial di Kemensos per 3 November 2020, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terealisasi 100%.
"Anggaran yang disalurkan sudah mencapai semuanya, yaitu Rp36,71 triliun," ucapnya.
Sedangkan, bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH realiasasinya telah mencapai Rp3,29 triliun dari Rp5,26 triliun atau 62,47%.
"Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) realisasinya Rp37,31 triliun dari Rp43,12 triliun atau 86,52%," katanya.
Sementara itu, dari sisi anggaran program khusus, program Bansos Sembako Jabodetabek realisasinya Rp5,65 triliun dari Rp6,84 triliun atau 82,59%.
Bansos tunai (BST) realisasinya Rp25,86 triliun dari Rp32,4 triliun atau 79,80%. Selanjutnya Bansos Tunai Bagi KPM Sembako Non PKH terealisasi 100% dengan anggaran terealisasi penuh Rp4,5 triliun.
Juliari juga menjelaskan secara rinci pada beberapa program yang penting. Program PKH yang sudah terealisasi, hingga kini 100% diterima oleh 10 juta KPM.
Bantuan diberikan kepada maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Besarannya, bantuan tertinggi Rp10.800.000 per tahun atau Rp900.000 per bulan. Bantuan terendah Rp900.000 per tahun atau Rp75.000 per bulan.
"Kemudian pada program Sembako atau BPNT terjadi perluasan KPM, dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM terhitung sejak April 2020," ungkapya.
Mensos melaporkan, terjadi kenaikan indeks dari semula Rp150 ribu per bulan per KPM, menjadi Rp200 ribu per bulan per KPM.
Adapun realisasi penerima manfaat per Oktober 2020, lanjutnya, sudah tercapai 95,02% atau diterima 19.004.395 KPM.
Sementara itu, realisasi anggaran sebesar 86,52% atau Rp37,31 triliun dari Rp43,12 triliun. Dengan demikian, ada kenaikan sebesar 4,8 juta KPM.
"Memang tidak mudah mencari 4,8 juta keluarga untuk diberikan bantuan, mudah-mudahan November ini bisa tercapai," harapnya.
