Menkeu Dukung Jakarta Collaboration Fund: Bisa Jadi Model Pembiayaan Daerah Mandiri
SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengajukan skema pembiayaan baru berupa Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut langkah ini sebagai respons terhadap penurunan anggaran daerah tahun ini.
“Kita perlu terobosan dalam hal pendanaan. Situasi fiskal menuntut kita mencari jalan baru agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan prioritas,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
Menurut Pramono, skema ini termasuk dalam upaya creative financing yang kini mulai dikembangkan sejumlah daerah di Indonesia. Jakarta, kata dia, tak ingin bergantung sepenuhnya pada APBD yang kini mengalami koreksi dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.
Adapun Jakarta Collaboration Fund dirancang sebagai wadah pembiayaan pembangunan strategis, dengan sumber awal berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp3 triliun.
Dia menyebut, dana itu rencananya akan dikelola secara profesional oleh tim independen, di luar struktur birokrasi dan BUMD.
“Kita ingin memastikan bahwa dana ini tidak dikelola secara politis atau birokratis. Harus bersih, profesional, dan akuntabel,” kata Pramono.
Langkah ini mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai ide tersebut sejalan dengan semangat reformasi fiskal di tingkat daerah. Ia bahkan menyebut Jakarta bisa menjadi model bagi daerah lain dalam membangun mekanisme pembiayaan mandiri.
“Konsep ini cukup visioner. Jika dikelola dengan benar, Jakarta tidak hanya membiayai dirinya sendiri, tapi bisa membantu wilayah lain lewat model kerja sama antardaerah,” kata Purbaya di kesempatan yang sama.
Sebelum menjabat sebagai Gubernur, Pramono telah menyampaikan gagasannya tentang pembentukan dana kolaboratif untuk membiayai proyek-proyek strategis tanpa membebani anggaran rutin.
Dia menyebut skema ini sebagai salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang Jakarta.
“Kami sedang menyusun kerangka hukum dan tata kelola agar bisa segera berjalan. Yang terpenting, ini harus menjadi mesin pertumbuhan baru, bukan beban fiskal,” kata dia.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI kini tengah menyiapkan regulasi pendukung serta berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan atas skema obligasi daerah tersebut. Jika disetujui, Jakarta Collaboration Fund bisa menjadi skema pembiayaan daerah pertama yang berskala lintas wilayah di Indonesia.
