DBH Dipangkas, Wagub DKI Dorong Pemprov Segera Revisi RAPBD 2025

SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menghadapi tantangan besar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 menyusul pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan, pemerintah daerah harus segera melakukan efisiensi dan memilih program yang benar-benar prioritas agar anggaran tetap efektif dan tidak membengkak.

“Pemerintah pusat menginstruksikan efisiensi bagi seluruh pemerintah daerah. Kami harus segera menyesuaikan RAPBD untuk menghadapi realitas tersebut,” ujar Rano, Sabtu, 4 Oktober 2025.

Menurut Rano, prioritas program yang diutamakan meliputi penyediaan air minum perpipaan dan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT). 

Sementara, kata dia, beberapa proyek lain yang dinilai kurang mendesak harus dievaluasi dan ditunda demi menjaga stabilitas fiskal Pemprov DKI.

Rano juga mengungkapkan, pembahasan detail revisi RAPBD akan mulai dilakukan bersama DPRD DKI Jakarta pada Senin, 5 Oktober 2025.

"Seluruh DPRD di Indonesia sudah menyadari bahwa ada pemotongan DBH, jadi kami akan bahas secara mendalam bagaimana skala prioritas itu," tandasnya.