Prabowo Targetkan 2.000 Desa Nelayan dan 480 Ribu Hektare Sawah Baru, Siap Bersihkan BUMN Bermasalah
SinPo.id - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pembangunan hingga 2.000 desa nelayan serta pencetakan sawah baru seluas 480 ribu hektare guna meningkatkan ekonomi rakyat, khususnya nelayan dan petani.
Presiden mengatakan 100 desa nelayan yang saat ini sudah berjalan akan ditingkatkan menjadi minimal 1.000 desa pada 2026, bahkan mencapai total 2.000 desa nelayan. Setiap desa nelayan akan dilengkapi gudang penyimpanan hasil perikanan dan dermaga.
"Satu desa nelayan terdiri dari 2.000 nelayan. Kalau 2.000 desa nelayan, artinya 4 juta nelayan dengan istri dan anak-anak berarti 16 juta saudara-saudara kita penghasilannya akan meningkat," ujar Prabowo dalam acara musyawarah nasional salah satu partai politik di Jakarta, Senin 29 September 2025.
Berdasarkan hasil percontohan di Biak, Papua, penghasilan nelayan meningkat 60–100 persen setelah adanya desa nelayan. Selain itu, pemerintah juga akan membangun 20 ribu hektare tambak di pantai utara Jawa Barat yang diproyeksikan membuka 130 ribu lapangan kerja baru.
Di sektor pertanian, Presiden menargetkan cetak sawah baru hingga 480 ribu hektare. Saat ini, 280 ribu hektare sawah baru telah terealisasi dan berdampak pada peningkatan produksi beras tertinggi sepanjang sejarah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras total pada Januari–Juli 2025 mencapai 21,76 juta ton, naik 14,49 persen dari tahun sebelumnya. Rekor tertinggi terjadi pada Januari–April 2025 dengan capaian 13,95 juta ton.
Namun, produksi tinggi itu membuat Bulog kekurangan gudang penyimpanan. Untuk mengantisipasi, pemerintah mengalokasikan Rp5 triliun guna membangun 100 gudang baru.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung kinerja BUMN. Ia mengaku geram terhadap pimpinan BUMN yang tidak amanah. "Saya perintahkan bersihkan itu BUMN, kadang-kadang nekat mereka itu diberi kepercayaan negara, dia kira itu perusahaan nenek moyang, perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri," tegas Presiden.
Prabowo menegaskan tidak akan ragu meminta Kejaksaan Agung maupun KPK menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan di BUMN. Ia memberi waktu 2–3 tahun agar BUMN berbenah.
Selain itu, Presiden juga menyatakan optimistis terhadap peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang dinilai mampu menciptakan jutaan lapangan kerja. "Salah satu prestasi kita, kita telah membentuk sovereign wealth fund, dana kedaulatan yang kita beri nama Danantara Indonesia," kata Prabowo.
