Gubernur Sherly Ingin Desa di Maluku Utara Zero Penyalahgunaan Anggaran

SinPo.id - Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang menerapkan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Diharapkan, program Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadikan desa di Malut zero penyalahgunaan anggaran.

"Harapan kami Maluku Utara pun akan desa-desanya dijaga oleh kejaksaan sehingga di tahun depan kami pun Maluku Utara zero case penyelagunahan anggaran," kata Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam diskusi yang digelar Nusantara TV bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten di ICE BSD, Tangerang pada Senin, 29 September 2025.

Politikus NasDem itu menyampaikan, program Jaga Desa dinilai efektif menjaga desa dari penyalahgunaan anggaran. Hal itu sudah dibuktikan di Banten.

"Ini harapan kami karena Banken adalah yang pertama dan sekarang sudah zero case penyelagunahan dana karena dijaga oleh kejaksaan," ujar Sherly.

Sementara itu, Jamintel Kejagung Reda Mantovani mengapresiasi desa-desa Banten yang sudah bebas kasus tipikor. Dia berharap capaian serupa juga terjadi di Malut.

"Dari 459 kepala daerah yang terjerat tipikor, hanya Provinsi Banten yang zero. Harapannya, tahun depan tidak ada, minimal provinsi yang kami datangi, termasuk Maluku Utara," kata Reda.

Ia menjelaskan, pelaksanaan program Jaga Desa dilakukan secara bertahap. Sejauh ini, program tersebut baru dilaksanakan di enam provinsi. Tujuannya, proses pemantauan dapat dilakukan lebih tertata. 

"Pelaksananya kita memang melakukannya step by step, provinsi by provinsi agar intinya inputannya, monitoringnya jadi lebih tertata. Kami memulainya provinsi by provinsi," ucapnya.

Ia menyampaikan, pihaknya akan terus memantau kesiapan provinsi lain untuk melaksanakan program Jaksa Garda Desa. Reda berharap, Jaksa Garda Desa bisa dilaksanakan di seluruh provinsi pada 2026 mendatang. 

"Harapannya di awal tahun depan sudah tercover semua ini," katanya.