Kementan Perketat Tata Kelola Perizinan Benih Demi Swasembada Pangan
SinPo.id - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengawasan terhadap proses izin pengeluaran dan pemasukan benih tanaman sebagai bagian dari strategi nasional, dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan produksi pertanian.
Pengetatan tata kelola ini dianggap penting untuk menjamin benih yang beredar memenuhi standar mutu, serta mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kita tidak bisa sembarangan membiarkan benih masuk atau keluar. Semua harus melalui proses evaluasi risiko yang objektif, ilmiah, dan sejalan dengan kepentingan nasional,” kata Plt Sekretaris Jenderal Kementan, Ali Jamil, di Jakarta, Sabtu, 27 September 2025.
Dia menekankan, peran Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) akan semakin sentral dalam proses ini. Menurutnya, PPVTPP tidak hanya bertugas administratif, tetapi juga sebagai penjaga gerbang keberlanjutan pertanian Indonesia.
“Kalau benih yang beredar tidak layak, maka seluruh rantai produksi bisa terganggu. Ini bukan soal izin semata, tapi soal masa depan produksi pangan kita,” ungkapnya.
Ali juga mendorong agar pelaku usaha mulai mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk memiliki dokumen Analisis Risiko Otonom dan Prosedural (AROP). Dia menyebutkan, transparansi perizinan akan menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian yang modern dan berkelanjutan.
“Bukan hanya untuk pasar dalam negeri, tapi juga agar produk kita diterima secara internasional. Sistem perizinan yang kredibel akan membuka akses ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan benih global,” tuturnya.
Dia menyebut langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono untuk mempercepat swasembada pangan.
Ali mengatakan, salah satu strategi utamanya adalah memastikan hanya benih unggul dan legal yang boleh beredar di lapangan.
Dia juga mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar produksi pangan dalam negeri ditingkatkan secara signifikan, tanpa ketergantungan pada impor, terutama dalam aspek fundamental seperti benih.
“Presiden sangat tegas: jangan sampai kita bergantung pada impor benih. Ini dasar dari kedaulatan pangan,” tandasnya.
