Pramono Dorong Pemanfaatan Lahan DKI dengan Konsep Multifungsi

SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pentingnya penerapan konsep pembangunan multifungsi atau mixed use pada seluruh lahan milik pemprov. Menurut dia, langkah ini diambil untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.

Pramono menjelaskan, pemanfaatan lahan secara multifungsi menjadi solusi agar ruang publik tidak terbuang percuma dan dapat menampung berbagai aktivitas warga secara bersamaan.

“Lahan milik DKI harus dikembangkan tidak hanya satu fungsi saja, tapi bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. Misalnya, sebuah bangunan bisa menjadi tempat olahraga, ruang kerja, dan hunian sekaligus,” ujar Pramono, Jumat, 26 September 2025.

Sebagai contoh konkret, Pramono memaparkan rencana pembangunan lapangan sepak bola di kawasan Blok S, Jakarta Selatan. Menurutnya, lapangan tersebut perlu dirancang secara efisien dan multifungsi agar tidak menyita ruang terbuka yang berharga.

“Saya mengusulkan lapangan sepak bola indoor agar fungsi ruang bisa maksimal. Selain itu, di lantai atas bisa difungsikan sebagai co-working space dan hunian kelas menengah ke atas. Ini cara kami untuk menyesuaikan kebutuhan di kawasan strategis seperti SCBD,” tuturnya. 

Sementara itu, lanjutnya, di wilayah yang dihuni masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah seperti Cilincing dan Tanjung Priok, konsep mixed use juga diterapkan dengan sentuhan sosial. 

Pramono menuturkan, gedung multifungsi di sana dapat memuat sekolah dasar, fasilitas olahraga, serta hunian subsidi.

“Untuk daerah dengan penduduk ekonomi menengah ke bawah, bangunan multifungsi bisa mencakup fasilitas pendidikan di lantai dasar, fasilitas olahraga di lantai berikutnya, dan hunian yang disubsidi pemerintah di atasnya,” kata Pramono. 

Pramono pun optimistis pendekatan tersebut dapat memperingan beban warga dan menciptakan kota yang lebih inklusif dan adil. Dia juga menekankan pentingnya keadilan dalam akses layanan publik, termasuk dalam aspek perpajakan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga, dari berbagai latar belakang ekonomi, bisa mendapat akses yang setara terhadap fasilitas kota. Ini juga termasuk penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) supaya lebih adil,” tandasnya.