Legislator Nilai Pelonggaran Kebijakan Moneter Agresif BI Belum Efektif
SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, mengatakan pelonggaran kebijakan moneter agresif yang dilakukan Bank Indonesia (BI) belum efektif, lantaran belum sepenuhnya direspons oleh perbankan nasional.
Pasalnya, penyaluran kredit perbankan masih terhambat akibat lemahnya permintaan kredit serta adanya insentif yang berlawanan dalam industri perbankan, meskipun suku bunga acuan telah diturunkan.
Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan adanya monetary transmission lag. Sehingga persoalan itu bukan hanya soal supply and demand, tetapi juga terkait kelembagaan perbankan.
“Bank lebih memilih menjaga deposan besar dengan memberikan special rate tinggi, dibanding menyesuaikan suku bunga kredit sesuai kebijakan BI,” kata Kholid, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 22 September 2025.
Ia pun mengatakan, kondisi tersebut mengarah pada apa yang disebut sebagai partial liquidity trap, di mana kebijakan moneter tidak sepenuhnya efektif karena tidak mendorong pergerakan sektor swasta.
“Pak Gubernur sudah luar biasa menurunkan suku bunga. Artinya ada ruang untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Namun problemnya, demand for credit masih lemah,” tegasnya.
Di samping itu, pihaknya juga menyoroti persoalan burden sharing antara pemerintah dan BI yang kerap dikaitkan dengan debt monetization atau quantitative easing. Kholid menilai persoalan itu harus dipantau ketat karena berpotensi menimbulkan risiko terhadap nilai tukar rupiah dan inflasi impor.
“Sebanyak 90 persen impor Indonesia adalah bahan baku dan barang modal. Jika burden sharing memicu pelemahan rupiah, maka inflasi impor akan meningkat, dan daya beli masyarakat bisa kembali tertekan,” tuturnya.
