Buntut Isu Dapur Fiktif MBG, HIPMI Dorong Perbaikan Sistem Verifikasi Tata Kelola
SinPo.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyoroti isu indikasi ribuan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terdeteksi fiktif serta rendahnya serapan anggaran. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem verifikasi dan tata kelola program yang perlu segera diperbaiki.
"Indikasi dapur fiktif ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat tujuan besar MBG untuk meningkatkan gizi anak bangsa. Ditambah lagi, serapan anggaran yang rendah memperlihatkan adanya bottleneck dalam sistem," kata Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, dalam keterangannya, Jumat, 19 September 2025.
Anggawira menyampaikan, program MBG merupakan salah satu agenda strategis Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, setiap hambatan dalam pelaksanaan harus segera diatasi dengan solusi konkret.
"HIPMI mendorong pemerintah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh, termasuk digitalisasi verifikasi dan transparansi data,” ujar Anggawira.
Untuk itu, HIPMI menekankan sejumlah hal yang perlu segera diperbaiki, antara lain keterbukaan informasi terkait jumlah titik dapur yang benar-benar dibutuhkan di setiap wilayah kabupaten/kota. Hal ini penting agar perencanaan dan realisasi sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Kemudian, pengendalian penentuan lokasi dapur. Karena saat ini banyak pihak menitik lokasi tanpa ada keseriusan membangun dan mengoperasikan dapur, sehingga memunculkan potensi fiktif dan tumpang tindih.
"Pembagian zonasi sekolah penerima manfaat yang belum diatur dengan baik, sehingga sering terjadi gesekan antar dapur yang sudah siap beroperasi. Aturan zonasi diperlukan untuk memastikan pemerataan distribusi dan menghindari konflik," ujarnya.
Berikutnya, HIPMI mendorong agar dilakukan penguatan supply chain bahan baku. Sebab banyak dapur mengalami kesulitan dalam memastikan pasokan pangan yang stabil, terjangkau, dan berkualitas. Keterlibatan petani, UMKM pangan, serta sektor logistik lokal menjadi kunci agar suplai bahan baku berjalan lancar dan efisien.
Dan, belum adanya kantor permanen BGN di tingkat kabupaten/kota, memunculkan kebingungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah di lapangan.
"Keberadaan kantor permanen di daerah penting sebagai pusat koordinasi, pengawasan, dan penyelesaian aduan," ujarnya.
HIPMI menilai, jika masalah-masalah mendasar ini tak segera diselesaikan, maka tujuan mulia MBG berisiko sulit tercapai maksimal. Padahal, dengan melibatkan pelaku usaha lokal, mulai dari petani, UMKM pangan, hingga sektor logistik, program ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas gizi anak bangsa.
"Kami mendorong agar MBG tidak hanya dilihat sebagai proyek distribusi makanan, melainkan investasi gizi jangka panjang yang sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Dengan melibatkan pengusaha muda di daerah, rantai pasok bisa lebih cepat, biaya lebih efisien, dan dampaknya terasa langsung di masyarakat," kata Anggawira.
Lebih lanjut, HIPMI berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan MBG berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berdampak luas. HIPMI juga siap mendorong inovasi sistem berbasis teknologi agar potensi penyimpangan dapat ditekan sejak awal.
"Dengan langkah perbaikan yang tepat, HIPMI optimistis program MBG dapat menjadi salah satu legacy besar dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045," tukasnya.
