FPKS DPR Desak Presiden Macron Cabut Pernyataannya yang Menghina Nabi Muhammad
sinpo, JAKARTA, Anggota Komisi I Fraksi PKS DPR RI Sukamta mewakili Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron di kantor Kedubes Prancis di Jakarta, Jumat (30/10/2020).
Sukamta berharap Presiden Prancis itu bisa meninjau kembali kebijakan dan ucapannya terkait penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebab menurut dia kebebasan berekspresi itu ada batasnya.
"Kami menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mulia yang dihormati oleh seluruh umat Islam di dunia. Penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW sama artinya menghina umat Islam dan itu akan menimbulkan kemarahan," kata dia.
Kalau dibiarkan, lanjut dia, akan melanggar kebebasan berekspresi karena itu sifatnya penghinaan dan itu memprovokasi orang-orang Islam yang moderat, yang tidak mau kekerasan tapi merasa tersakiti oleh hinaan kartun Nabi Muhammad SAW tersebut.
"Kami berharap Presiden Prancis itu bisa meninjau kembali kebijakan dan ucapannya karena kebebasan berekspresi itu ada batasnya. Di Eropa di Prancis juga ada tabunya. Mereka kalau udah anti-semit itu tidak berani. Dilarang keras, haram hukumnya," ujar dia.
"Nah, kedudukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad bagi umat Islam mungkin lebih sensitif terhadap penghinaan anti-semit. Maka kami menyampaikan sikap kami untuk disampaikan kepada Presiden Macron," tambah Sukamta. Ia menjelaskan PKS tetap menjalin hubungan baik antara bangsa Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera dengan masyarakat Prancis dan Pemerintah Prancis secara umum.
"Mudah-mudahan urusan itu segera bisa diselesaikan sampai Presiden Macron menarik ucapannya yang menghina umat Islam itu," tegas Sukamta.
Sukamta menegaskan PKS tegas tidak setuju dengan segala bentuk terorisme. "Sikap PKS jelas tidak menyetujui kekerasan apapun bentuknya. Kami anti terorisme," jelas Sukamta.
Meski demikian PKS lebih tidak setuju perilaku yang merangsang timbulnya terorisme itu sendiri. "Namun kami juga tidak menyetujui perilaku yang merangsang terorisme itu sendiri. Jadi dua-duanya harus dihilangkan. Kita ingin perdamaian," pungkas Sukamta.
