67 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2026, Ada RUU Danantara hingga Pemilu

SinPo.id - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) menyepakati 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menjelaskan 67 RUU tersebut terdiri dari 44 RUU luncuran dari tahun 2025, 17 RUU usulan baru DPR, 5 RUU usulan baru Pemerintah, dan 1 RUU usulan baru DPD.

Bob Hasan menegaskan rapat juga memutuskan paling lambat Januari 2026 akan dilakukan evaluasi terhadap Prolegnas 2025-2029 sekaligus Prolegnas Prioritas 2026. 

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengendalikan kinerja legislasi sepanjang tahun 2025.

"Apabila belum selesai maka akan diberikan opsi untuk melanjutkan atau mengganti RUU prioritas yang akan disusun," kata Bob di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 18 September 2025.

Berikut daftar 67 RUU Prioritas 2026;

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komisi I DPR)

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Komisi II DPR)

3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Komisi II DPR)

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III DPR)

5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia (Komisi III DPR)

6. RUU tentang Perampasan Aset  terkait dengan Tindak Pidana (Komisi III DPR)

7. RUU tentang Jabatan Hakim (Komisi III DPR)

8. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Komisi IV DPR)

9. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan (Komisi IV DPR)

10. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V DPR)

11. RUU tentang Pertanian (Komisi VI DPR)

12. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Komisi VI DPR)

13. RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Komisi VII DPR)

14. RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Komisi VIII DPR)

15. RUU tentang Pertekstilan (Komisi VIII DPR)

16. RUU tentang Sandang (Komisi IX DPR)

17. RUU tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (Komisi X DPR)

18. RUU tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Komisi XI DPR)

19. RUU tentang Bank Makanan (Komisi XII DPR)

20. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Komisi XIII DPR)

21. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Baleg DPR)

22. RUU tentang Komoditas Strategis (Baleg DPR)

23. RUU tentang Pertekstilan (Baleg DPR)

24. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Baleg DPR)

25. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Baleg DPR)

26. RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Baleg DPR)

27. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (Baleg DPR)

28. RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Baleg DPR)

29. RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Baleg DPR)

30. RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (DPD)

31. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (Baleg DPR)

32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia  (Baleg DPR)

33. RUU tentang Satu Data Indonesia  (Baleg DPR)

34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Baleg DPR).

35. RUU tentang Transportasi Online (Baleg DPR)

36. RUU tentang Patriot Bond / RUU tentang Surat Berharga (Baleg DPR)

37. RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara) (Baleg DPR)

38. RUU tentang Pekerja Lepas/RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG (Baleg DPR)

39. RUU tentang Pelelangan Aset (Baleg DPR)

40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Baleg DPR)

41. RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (Baleg DPR)

42. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (DPR: anggota/DPD)

43. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (DPR: anggota)

44. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (DPR: anggota/DPD)

45. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (DPR: anggota/DPD)

46. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (DPR: anggota)

47. RUU tentang Komoditas Khas (DPR: anggota)

48. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (DPR: anggota)

49. RUU tentang Bank Makanan (DPR: anggota)

50. RUU tentang Hukum Acara Perdata (Pemerintah)

51. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (Pemerintah-Luncuran Prioritas 2025)

52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional (Pemerintah-Luncuran Prioritas 2025)

53. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Pemerintah-Luncuran Prioritas 2025)

54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (Pemerintah-Luncuran Prioritas 2025)

55. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (Pemerintag-Luncuran Prioritas 2025)

56. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (Pemerintah-Luncuran Prioritas 2025)

57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (Pemerintah-Luncuran Prioritas 2025)

58. RUU tentang Penyesuaian terhadap Perjanjian dan Undang-Undang Dasar (Pemerintah-Luncuran Prioritas 2025)

59. RUU tentang Pemindahan Ibukota Negara Antarprovinsi (Pemerintah-Luncuran Prioritas 2025)

60. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak (Pemerintah-Luncuran Prioritas 2025)

61. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Pemerintah)

62. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Pemerintah)

63. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Pemerintah)

64. RUU tentang Badan Usaha (Pemerintah)

65. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pemerintah)

66. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pemerintah)

67. RUU tentang Bahasa Daerah (DPD).