Legislator Dorong Peran Masyarakat Awasi Implementasi Program MBG
SinPo.id - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, mendorong peran serta masyarakat sipil, media, akademisi, dan organisasi profesi gizi dalam mengawasi implementasi program di lapangan.
Menurutnya, kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan yayasan mitra harus diarahkan pada penguatan kualitas layanan gizi, bukan sekadar pemenuhan target angka.
“Niat mulia program MBG hanya akan bermakna jika setiap rupiah anggaran benar-benar terkonversi menjadi makanan bergizi yang dikonsumsi anak-anak Indonesia,” kata Nurhadi, dalam keterangan persnya, Rabu, 17 September 2025.
“Akuntabilitas harus setara dengan besarnya anggaran. DPR RI akan terus mengawal agar hak anak-anak atas gizi tidak tergadai oleh kelalaian manajemen ataupun kepentingan segelintir pihak,” imbuhnya.
Ia pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak sekadar menilai laporan administratif, tetapi juga melakukan audit kinerja dan keuangan.
Jika terbukti ada penyimpangan, Negara wajib menindak tegas baik mitra maupun oknum internal yang terlibat. Hal itu menyusul temuan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak beroperasi atau fiktif.
"Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis. Setiap keterlambatan pembangunan dapur berarti keterlambatan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia," tuturnya.
"Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur terbangun, melainkan dari kualitas makanan yang benar-benar sampai ke meja anak-anak sekolah," kata Nurhadi.
