BGN Ungkap Ribuan Dapur Fiktif MBG, Legislator: Tak Boleh Dianggap Sepele

SinPo.id - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, menyoroti temuan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak beroperasi atau fiktif karena belum ada dapur fisiknya.

Ia mengatakan, temuan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut terjadi karena beberapa oknum diduga mengetahui detail seluk-beluk proses pendirian SPPG di BGN.

“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” kata Nurhadi, dalam keterangan persnya, Rabu, 17 September 2025.

Menurutnya, temuan tersebut tidak bisa dipandang sepele. Sebab program MBG menyerap anggaran jumbo yang nilainya mencapai triliunan rupiah, sehingga diperlukan transparansi dan akuntabilitas.

“Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program," tuturnya.

Pihaknya juga menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal, dan mempertanyakan penjelasan BGN terkait lokasi yang belum menunjukkan progres pembangunan dapur untuk program MBG tetapi sudah tercatat.

“Sistem yang longgar membuka celah terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti temuan dugaan 'konglomerasi yayasan' oleh lembaga pemantau independen," tuturnya.

Oleh sebab itu, Nurhadi mendesak BGN untuk segera mempublikasikan data rinci terkait titik lokasi, status pembangunan, dan jadwal operasional seluruh SPPG, dan meminta BGN memperbaiki sistem verifikasi agar dilakukan paralel sejak proses pengajuan, bukan setelah masalah mencuat.

"BGN harus menjamin percepatan pembangunan agar hak anak-anak atas gizi tidak terus tertunda," tandasnya.