PCO Sebut Ojol-Pekerja Lepas Dilindungi Pemerintah Lewat Paket Stimulus Ekonomi
SinPo.id - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Fithra Faisal menyampaikan, kelompok pekerja lepas tanpa kontrak, seperti pengemudi ojek online (ojol), merupakan salah satu dari penerima manfaat paket stimulus ekonomi 2025 yang mencakup delapan program akselerasi, empat program lanjutan, dan lima program penyerapan tenaga kerja.
"Insentif dari stimulus ekonomi ini juga melindungi pekerja informal. Mereka mendapat perhatian khusus dari pemerintah," kata Fithra dalam keterangannya, Rabu, 17 September 2025.
Salah satu program akselerasi yang disiapkan adalah bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ojol, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.
Fithra menerangkan, bantuan dalam bentuk diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga 50 persen ini berlaku selama enam bulan dengan target penerima 731.361 orang. Kemudian, pemerintah menyiapkan program perbaikan kualitas permukiman bagi pekerja lepas atau gig worker di sejumlah daerah percontohan, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Batam.
"Untuk gig economy yang mayoritas berada di sektor informal. Mereka diprioritaskan untuk mendapatkan perumahan yang layak," ucapnya.
Lebih lanjut, Fithra menilai, paket stimulus ini bersifat komprehensif, tak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru melalui program magang, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih.
"Jadi, ini full coverage. Dari sisi kesejahteraan masyarakat tersedia, dari sisi demand juga konkret dengan adanya subsidi pangan dan subsidi pajak yang ditanggung pemerintah. Semua aspek diperhatikan sebagai jawaban atas concern masyarakat," ujarnya.
Fithra menambahkan, 0aket stimulus ini didukung kebijakan keuangan berupa pemindahan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke enam bank nasional untuk memperkuat likuiditas.
"Langkah ini memperbaiki likuiditas sekaligus menciptakan channeling ke sektor riil. Percuma kalau kita membanjiri likuiditas, tetapi sektor riil belum bergeliat. Karena itu, pemerintah melakukan akselerasi ini untuk membuka ruang-ruang ekonomi," tukasnya.
