Luhut Pastikan Pemerintah Mendengar Masukan Para Ekonom: Terpenting, Basisnya Data

SinPo.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan, pentingnya sinergi antara pemerintah dan para ekonom dalam memperkuat kebijakan  berbasiskan data. Dengan kolaborasi, arah pembangunan nasional pun akan terjaga. 

Hal itu disampaikan dalam dialog dengan  Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) untuk mendengar langsung terkait tujuh Desakan Darurat Ekonomi kepada pemerintah. 

"Kami ingin mendengar langsung, menyampaikan apa yang telah pemerintah lakukan, dan memastikan bahwa pemerintah aware terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Yang terpenting, basisnya adalah data. Kita mengundang rekan-rekan AEI untuk mencari solusi bersama," kata Luhut dalam keterangannya, Sabtu, 13 September 2025. 

Dialog tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari deregulasi hingga digitalisasi layanan publik. Menurut Luhut, percepatan digitalisasi melalui Online Single Submission (OSS), menjadi kunci penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Luhut juga menyoroti upaya relokasi beberapa perusahaan garment dan alas kaki di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS), yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.

Selain itu, DEN menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu pilot project yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

Bagi Luhut, langkah ini tak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan efisiensi anggaran. Karena, bantuan akan lebih tepat sasaran dan langsung dirasakan masyarakat.

Untuk itu, Luhut kembali menggarisbawahi bahwa kolaborasi erat antara pemerintah, para ekonom, dan dunia akademik, adalah  kunci membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berkeadilan.

"Masukan bapak dan ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan," tukasnya.

Sebagai informasi, Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) telah menyampaikan tujuh Desakan Darurat Ekonomi pada Selasa, 9 September lalu. Desakan ini sebagai bentuk keprihatinan para ekonom terhadap kondisi dan arah kebijakan ekonomi nasional. Mereka berharap masukan ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ke depan. Berikut tujuh poin desakannya:

Pertama, perbaiki secara menyeluruh mis-alokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Kedua, kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara.

Ketiga, hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal. Keempat, deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Kemudian, kelima, prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.

Keenam, kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal, dan ketujuh, tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi.