Benny K Harman: Koalisi Gemuk Tak Boleh Buat DPR Pasif
SinPo.id - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mendukung pembenahan terhadap Legislatif. Kritik hingga demonstrasi yang belakangan terjadi bahkan harus menjadi koreksi bagi semua Legislator.
"Amarah harus dilihat sebagai peringatan keras dan koreksi bagi Dewan. Rakyat menuntut perubahan, bukan sekadar pergantian wajah. Mereka ingin DPR kembali menjadi lembaga yang mewakili kepentingan rakyat, bukan perpanjangan tangan oligarki," kata Benny kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.
Benny mengakui pentingnya reformasi DPR sebagai realisasi dari harapan rakyat. Dia menyebut tuntutan 17+8 bisa terealisasi jika internal DPR RI berbenah diri.
"Tuntutan 17+8 itu akan terealisasi jika ada reformasi internal DPR. Alat Kelengkapan Dewan harus ditata kembali agar kondusif untuk setiap anggota DPR menjalankan hak-hak konstitusionalnya dalam rangka melakukan fungsi pengawasan," ujar Benny.
Legislator Demokrat ini menekankan pentingnya melakukan pembenahan menyeluruh terhadap fungsi dan peran DPR. Dia menyebut pemulihan kepercayaan publik terhadap Legislatif menjadi bagian penting dari upaya menjaga demokrasi.
"Sejarah membuktikan, setiap kali parlemen kehilangan legitimasi, demokrasi berada di ujung tanduk. Menyelamatkan demokrasi berarti menyelamatkan DPR. Dan menyelamatkan DPR berarti mengembalikan kedaulatan kepada rakyat," kata Benny.
Dia menyebut koalisi gemuk tak harus membuat DPR menjadi pasif. Menurutnya, DPR mesti independen untuk mengawasi kinerja pemerintah.
"Koalisi gemuk tidak harus membuat DPR pasif dan menjadi rubber stamp, fungsi representasi harus tetap dijalankan dengan memfungsikan AKD (alat kelengkapan dewan) yang sudah ada," ujar Benny.
"Meskipun mayoritas fraksi di DPR adalah pendukung Presiden, kemandirian DPR sebagai lembaga harus tetap dijaga dan dikawal. Jika tidak begitu ia akan mudah dimanipulasi dan rawan terjadi abuse of power," timpalnya.
Benny menilai demonstrasi terjadi karena DPR tidak bekerja maksimal. Dia ingin hal ini dijawab dan dikoreksi.
"Maraknya aksi demonstrasi itu karena wakil-wakil mereka di DPR tidak bekerja maksimal. Mengapa tidak kerja maksimal? Itu harus dijawab dan dikoreksi," katanya.
