BPJPH Bakal ke China, Cek Langsung Proses Produksi Nampan MBG
SinPo.id - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan mengatakan, pihaknya akan melakukan inspeksi langsung ke China untuk melihat proses pembuatan ompreng atau food tray pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini guna memastikan jaminan kehalalan nampan MBG, yang belakangan diisukan mengandung minyak babi.
"Mudah-mudahan dalam minggu ini kami akan berangkat ke China," kata Haikal usai MoU dengan BGN di Jakarta, Senin, 8 September 2025.
Haikal menerangkan, alasannya ingin melihat langsung prose produksi ompreng di China, karena tak ingin berspekulasi atas isu yang berkembang belakangan ini.
"Karena kami tidak melayani isu, tidak melayani berita-berita yang hoaks, kami harus menyaksikan lebih dulu, kami harus audit lebih dulu semuanya," tegas dia.
Selain itu, Haikal menjelaskan, alasan sebagian nampan MBG di impor dari China, karena ompreng yang diproduksi di dalam negeri masih kurang.
"Sebagian (impor). Karena kan kebutuhan lokal ini tidak sanggup memenuhi, sehingga sebagian impor. Kita memang sama sepakat, cintailah produk-produk Indonesia itu sepakat. Namun kalau ternyata kebutuhannya belum memenuhi, dengan sangat terpaksa juga kita impor," ucapnya.
Haikal menegaskan, sebagai bentuk dukungan terhada BGN selaku penyelenggara MBG, BPJPH akan melakukan sertifikasi halal tak hanya menu makanan saja, tetapi juga seluruh ekosistemnya, termasuk peralatan-peralatannya.
"Bukan cuma produk, menunya juga. Jadi dapurnya tersertifikasi halal, menunya tersertifikasi halal, dan peralatan-peralatan yang dipakai juga tersertifikasi halal. Bahkan kepala dapurnya akan menjadi penyelia-penyelia (orang yang mengawasi) halal," kata Haikal.
Diketahui, saat ini tercatat 7.475 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari implementasi Program MBG. Implementasi nota kesepahaman ini, memastikan 7.475 dapur layanan memiliki penyelia halal tersertifikasi dan seluruh menu bersertifikat halal melalui mekanisme sertifikasi halal, sehingga layanan gizi yang diberikan tidak hanya bergizi dan sehat, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia.
