Menperin Yakini Program KIPK Buka Lebih Banyak Lapangan Kerja Baru
SinPo.id - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini, keberadaan program Kredit Industri Padat Karya (KIPK), tak hanya memperkuat struktur industri nasional, tapi juga membuka lebih luas lapangan pekerjaan baru. Dan, Bali dipilih sebagai salah satu daerah sosialisasi KIPK karena memiliki industri dinamis, baik di sektor pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit , barang dari kulit dan alas kaki, makanan-minuman, hingga kerajinan.
"Program ini menjadi tonggak penting karena memberikan akses pembiayaan dengan subsidi bunga sehingga pelaku industri padat karya bisa meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional," ujar Agus dalam keterangannya, Sabtu, 6 September 2025.
Agus menjelaskan, program KIPK menyediakan fasilitas pinjaman mulai dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Di mana, pmerintah memberikan subsidi bunga atau marjin sebesar 5 persen.
"Jangka waktu pinjaman yang fleksibel hingga delapan tahun, memberi ruang bagi pelaku industri untuk melakukan ekspansi maupun modernisasi peralatan produksi dan modal kerja," ucapnya.
Adapun nilai pinjaman yang dialokasikan untuk seluruh industri padat karya yang eligible mendapatkan subsidi dengan total nilai sebesar Rp260 miliar, sekitar Rp20 triliun.
Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), setidaknya terdapat 3.739 pelaku industri yang berpotensi menerima manfaat program ini.
Agus memastikan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan Bank Penyalur agar pelaku industri yang belum terdaftar dapat segera mengakses program KIPK dengan lebih mudah.
Selain Bali, sosialisasi KIPK juga akan digelar di sejumlah daerah di Indonesia yang memiliki basis industri padat karya.
Kemenperin berharap semakin banyak pelaku usaha yang mengenal program ini dan tertarik memanfaatkannya, sehingga dampaknya dapat dirasakan di seluruh Indonesia.
Kemenperin terbuka terhadap masukan maupun tanggapan dari para pelaku industri padat karya serta bank penyalur. Hal ini penting untuk memastikan program KIPK berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas industri serta perluasan lapangan kerja.
"Saya berharap KIPK menjadi momentum bersama untuk memperkuat daya saing industri padat karya kita. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, lembaga penyalur, dan pelaku usaha, program ini akan memberikan manfaat nyata bagi ketahanan industri nasional serta kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy menambahkan, KIPK diluncurkan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor padat karya seperti industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, furnitur, serta mainan anak.
"Melalui KIPK, kami ingin memastikan industri padat karya bisa tumbuh berdaya saing, berkontribusi lebih besar pada perekonomian, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat," kata Tri.
