Wamendagri Minta Pemda Maksimalkan Pelatihan dari Pemerintah Australia
SinPo.id - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengimbau aparatur pemerintah daerah untuk memanfaatkan kesempatan mengikuti program pelatihan singkat yang diselenggarakan Pemerintah Australia, khususnya terkait tata kelola dan pembuatan kebijakan publik di tingkat daerah.
Kendati program pelatihan ini hanya berlangsung selama dua minggu, Bima menegaskan pentingnya peserta memaksimalkan pembelajaran agar dapat langsung diaplikasikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
“Program ini memberi peluang bagi para aparatur untuk memperdalam kemampuan mereka dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif, serta menerapkan standar pelayanan yang lebih baik,” ujar Bima dalam keterangannya, Sabtu, 6 September 2025.
Hal itu disampaikan Bima di acara The Pre-Course of Australia Awards Indonesia’s Governance and Public Policy Making for Subnational Governments di Jakarta.
Menurut Bima, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian daerah. Dia mengingatkan, otonomi daerah harus diiringi dengan kualitas SDM yang handal agar pembangunan dapat berjalan optimal.
Tidak hanya soal pengelolaan anggaran, Bima juga menyoroti pentingnya aparatur daerah memberikan pelayanan publik yang mudah diakses dan mendekatkan diri kepada masyarakat.
Dia menilai, program ini menjadi kesempatan berharga untuk melihat langsung praktik tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Australia.
“Peserta diharapkan dapat mengamati bagaimana pemerintah di Australia membuka ruang partisipasi publik, termasuk bagaimana warga bisa mendapatkan informasi secara transparan tentang rencana pembangunan,” kata Bima.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan, pemerintah Australia menerapkan prinsip inklusivitas dalam pelayanannya, dengan memberikan perhatian khusus terhadap hak penyandang disabilitas dan kesetaraan gender.
Dia menyebut, hal ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk pemerintah daerah di Indonesia.
“Pengalaman ini kami harap dapat membawa perubahan nyata, tidak hanya bagi peserta, tetapi juga bagi pemerintahan kabupaten dan kota yang mereka wakili,” tandasnya.
