YLKI Soroti Ketidakjelasan Distribusi Beras Nasional
SinPo.id - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi ketidakjelasan rantai distribusi beras nasional yang berdampak langsung pada keterjangkauan konsumen. Kendati pemerintah mengklaim stok beras dalam kondisi aman, fakta di lapangan menunjukkan harga masih tinggi dan stok di sejumlah ritel modern kosong.
"Jika stok beras memang melimpah, mengapa konsumen masih kesulitan mendapatkan beras dengan harga wajar di pasar?" kata Ketua YLKI, Niti Emiliana, dalam keterangan resminya, Sabtu, 6 September 2025.
Pernyataan tersebut menanggapi klaim Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beberapa waktu lalu yang menyebut ketersediaan beras nasional dalam posisi aman. Namun Niti menyebut, stok yang hanya berada di gudang atau hulu tak otomatis menjamin keterjangkauan di pasar ritel.
"Stok yang dikatakan melimpah itu tidak relevan jika tidak berada di tangan konsumen. Konsumen tidak belanja ke gudang, mereka belanja ke pasar. Jadi, stok seharusnya ada di pasar, dengan kualitas yang layak dan harga yang bisa dijangkau," tuturnya.
Dia juga menyoroti harga beras yang melonjak di ritel modern, dengan banyak konsumen terkecoh membeli beras jenis khusus terfortifikasi yang tidak memiliki patokan Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurutnya, harga beras jenis ini bisa mencapai Rp130 ribu per lima kilogram.
“Akibat kosongnya stok beras premium dan medium di ritel, konsumen terpaksa membeli beras khusus dengan harga tinggi, padahal mereka tidak benar-benar butuh beras fortifikasi,” ujar Niti.
Di pasar tradisional, kata dia, kendati kenaikan tidak seburuk di ritel modern, YLKI tetap mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah.
"Kenaikan harga dan potensi kelangkaan di pasar tradisional tetap harus diantisipasi lebih awal," imbuhnya.
Dia pun berujar, YLKI mendesak Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, serta Kementerian Perdagangan untuk mempercepat pendistribusian beras program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Beras SPHP dinilai sebagai solusi jangka pendek untuk meredam harga dan mengisi kekosongan stok.
Selain itu, lanjut Niti, YLKI menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap proses distribusi dari hulu hingga hilir. Dia juga meminta Satgas Pangan dan Kepolisian turun tangan mengusut kemungkinan adanya hambatan atau permainan dalam rantai distribusi beras nasional.
"Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dari ketimpangan distribusi ini. Konsumen adalah pelanggan paling loyal, karena beras adalah kebutuhan pokok sehari-hari. Negara wajib melindungi hak dasar mereka," tandasnya.
